KOMPAS.com - Semua pihak berharap agar krisis Libya tak berlarut-larut. Makanya, sebagaimana warta Xinhua, AP, dan AFP pada Sabtu (18/6/2011), peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan (DK) harus makin mengemuka. Demikian benang merah pertemuan organisasi-organisasi internasional dan regional yang difasilitasi Liga Arab (LA) di Kairo, Mesir.
Intinya adalah penegakan kembali resolusi DK nomor 1973 untuk melindungi warga sipil dalam konflik Libya tersebut. "Tidak ada lagi intervensi militer asing untuk menyelesaikan krisis tersebut," demikian pernyataan LA.
Dalam pertemuan itu, hadir Sekretaris Jenderal LA Amr Moussa, Ketua Komisi Persatuan Afrika Jean Ping, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Catherine Ashton, dan Utusan Khusus PBB untuk Libya Abdel-Elah al- Khateeb. Seluruh pihak tersebut juga bertelekonferensi dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang berada di New York.
Poin-poin penting dalam pertemuan itu antara lain kerja sama internasional untuk penuntasan krisis Libya, perlindungan terhadap warga sipil, termasuk pengerahan bantuan kemanusiaan lebih intensif.
Terkait pihak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Ashton mengatakan,"Kegiatan NATO harus dilakukan dalam kerangka resolusi tersebut."
Pertemuan antarpihak kali ini adalah yang kedua. Pertemuan pertama digelar pada 14 April lalu.