Pengungsi Belum Pulih

Padang pariaman, Kompas - Situasi pengungsi yang belum pulih dari dampak bencana hingga Kamis (16/6) masih dirasakan korban bencana gempa bumi dan tsunami di Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat; korban banjir di Wasior, Papua Barat; dan korban erupsi Merapi di Yogyakarta.

Sejumlah korban gempa bumi di Padang Pariaman, Sumatera Barat, sampai kemarin belum mendapatkan bantuan. Kondisi korban di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, juga masih memprihatinkan.

Sejumlah rumah warga di Kanagarian Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman, masih rusak. Sekalipun sejumlah rumah telah diperbaiki, sebagian lain masih dibiarkan dengan tembok retak-retak.

Wali Nagari Kurai Taji Zardi mengatakan, hingga saat ini masih sekitar 700 rumah rusak akibat gempa yang belum tersentuh bantuan. ”Sebelumnya, pada tahap pertama ada 729 rumah yang dibantu antara Rp 15 juta dan Rp 10 juta untuk rusak berat dan rusak ringan. Pada tahap kedua ada sekitar 500 rumah yang mendapat bantuan,” katanya.

Di Pulau Pagai Utara, ribuan korban tsunami di wilayah Kepulauan Mentawai sampai kini menempati hunian sementara yang kondisinya menyedihkan karena umumnya sudah rusak. Apriantoro Yusuf (46), salah seorang warga Dusun Silaoinan, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, mengatakan, rumah berukuran 4 meter x 6 meter berdinding tripleks itu beratap seng. Dinding tripleks tersebut mulai terlepas.

Wasior

Penyaluran jatah hidup pengungsi Wasior yang terlambat hingga enam bulan ternyata akibat validasi data penerima bantuan yang lamban.

Jatah hidup yang disalurkan diduga hanya untuk jangka waktu sebulan sesuai pengajuan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama.

”Pengajuan jatah hidup pengungsi Wasior tahap kedua baru diterima oleh Kementerian Sosial pada 29 April 2011 lalu. Namun, dana jatah hidup tidak dapat langsung diturunkan karena data penerimanya tidak lengkap,” kata Victor Siahaan, Kepala Subdirektorat Tanggap Darurat Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial.

Wapres ke Merapi

Enam bulan setelah erupsi Gunung Merapi, instruksi presiden (inpres) tentang rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan Merapi ternyata belum juga ditetapkan. Padahal, kebijakan tersebut harus segera diputuskan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Wakil Presiden Boediono dalam kunjungan ke kawasan relokasi korban Merapi di hunian sementara Kuwang, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menyatakan, draf inpres saat ini masih berada di Kantor Sekretaris Kabinet. Menurut Boediono, dalam waktu dekat inpres segera ditetapkan.

”Sebelum inpres turun, kami minta Gubernur DIY menyiapkan segala-galanya. Yang jelas, tahun ini atau bahkan secepatnya inpres keluar,” kata Boediono.

Memasuki musim kemarau, masyarakat korban erupsi Merapi mulai kekurangan air bersih sehingga sebagian terpaksa mandi dan mencuci di sungai terdekat.

Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Pemerintah Brunei telah membantu dana rekonstruksi 141.900 dollar Amerika Serikat setara Rp 1,24 miliar untuk tiga pondok pesantren di Kota Tasikmalaya. Bantuan serupa juga diberikan bagi daerah korban gempa bumi di Padang, Bengkulu, dan Aceh. (INK/THT/ABK/CHE)