Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dikirimi Peti Mati

Kompas.com - 14/06/2011, 11:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah peti mati seukuran anak kecil tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pagi ini, Selasa (14/6/2011). Peti itu berisi sejumlah lembaran uang, dua ekor tikus, dan sejumlah berkas dokumen yang dilengkapi dengan taburan bunga. Peti itu dikirim oleh Jakarta Development Watch  sebagai simbol "Matinya KPK".

Aktivis Jakarta Development Watch (Jadewa), Joko Susilo, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengirimkan peti mati karena mereka menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lamban dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi. "Peti mati juga merupakan tempat rahasia untuk menyimpan dokumen-dokumen penting," katanya.

Dalam peti mati yang dibawa Jadewa terdapat sejumlah dokumen hasil investigasi Jadewa yang berkaitan dengan indikasi korupsi serta penggelapan aset negara dalam proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia.

Menurut Joko, PT Telekomunikasi Indonesia telah melakukan penunjukan secara langsung kepada PT Inti sebagai pelaksana proyek. "Penunjukan dilakukan tanpa tender," katanya.

Penunjukan secara langsung kepada PT Inti hanya berdasarkan nota kesepahaman antara PT Telkom dan PT Inti bernomor K.TEL.101/HK.840./UTA-00/2010 tertanggal 14 April 2010.

"Dari penunjukan secara langsung  jelas menyalahi aturan hukum, patut diduga ada sebuah konspirasi pimpinan PT Telkom, PT Inti, dengan kedok sinergi BUMN," ujar Joko.

Ia melanjutkan, Jadewa menengarai adanya kerugian negara senilai Rp 1,5 triliun akibat proses penunjukan secara langsung itu. Laporan indikasi dugaan korupsi dari Jadewa tersebut lantas diterima bagian pengaduan masyarakat KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com