Cek Rekam Jejak Kasus HAM Calon KSAD

Kompas.com - 12/06/2011, 18:08 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar memberikan rekam jejak (track record) dari calon Kepala Staf Angkatan Darat. Salah satunya nama calon kuat adalah Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan berdasarkan data Imparsial dari beberapa media tercatat nama Pramono dalam sejumlah kasus HAM. Pertama, tahun 1999 saat ia menjadi komandan grup 5 Kopasus (anti teroris) dan ditempatkan di Timor-Timur pada 5 September 1999. Kedua, pada 6 September 1999 terjadi peristiwa penyerangan rumah Uskup Bello di Timor Timur (Sumber TNI Watch). Ketiga, ditolak presentasi di Pentagon karena disinyalir dan diduga terkait dalam kasus HAM masa lalu.

"Kami tidak tahu pasti apakah benar Pramono bebas dari kasus pelanggaran HAM selama mengikuti kegiatan militer di lapangan. Kami mengumpulkan dari banyak laporan, pemberitaan dan buku. Oleh karena itu, kami meminta Komnas HAM melihat kembali apakah calon KSAD benar-benar bersih dari pelanggaran HAM," ujar Poengky di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/06/2011).

Selain nama Pramono, juga disebut-sebut nama Letjen Muhammad Noer Muis yang menjadi calon KSAD. Sayangnya, ia pernah diadili sebagai terdakwa di Pengadilan HAM dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Imparsial menekankan agar hasil rekam jejak Komnas HAM terhadap para petinggi TNI ini bisa dijadikan landasan bagi Panglima TNI, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) serta Presiden untuk memilih calon KSAD yang berjiwa pemimpin dengan menegakkan HAM.

"Masukan Komnas HAM sangat penting untuk Panglima TNI dan Presiden serta Wanjakti. Sehingga pemilihan ini bukan hanya dari jenjang kepangkatan dan karier saja tapi juga komitmen untuk memberantas pelanggaran HAM," jelasnya.

Selain Komnas HAM, Imparsial juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman dan Parlemen dapat memberi masukan terkait track record calon KSAD. Terutama terkait dugaan dunia bisnis yang dikembangkan para petinggi TNI tersebut.

"Meskipun kami (Imparsial) menghormati orang-orang yang menjadi bakal calon KSAD. Tapi penting juga beberapa prasyarat lain seperti TNI yang bebas korupsi, proses pengambilan bisnis TNI," paparnya. Hal ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk menghindari pemilihan yang subyektif dalam pergantian KSAD. "Orang yang terpilih harus bisa membawa reformasi dalam tubuh TNI juga nantinya," tukas Poengky.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X