Fatah Setujui Pemerintahan Baru

RAMALLAH, KOMPAS.com — Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendukung visi tentang pembentukan pemerintah persatuan sesuai dengan kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani dengan gerakan Hamas, Sabtu (11/6/2011).   

Juru bicara Fatah, Nabil Abu Rdineh, setelah pertemuan Komite Sentral Fatah yang diadakan di Ramallah dan dipimpin oleh Abbas menjelaskan bahwa komite memperdebatkan pembentukan pemerintah dengan gerakan Hamas. Pada Selasa (14/6/2011), pemimpin dari dua kelompok yang bersaing itu akan menuju ke Kairo, Mesir,  untuk menyepakati pembentukan pemerintah persatuan independen dan teknokrat, sesuai dengan perjanjian rekonsiliasi Kairo yang ditandatangani pada 4 Mei. Seorang anggota komite, Jamal Mheisen  mengatakan kepada Xinhua bahwa komite "mendukung visi umum tentang pembentukan pemerintah, tetapi belum memutuskan para menteri yang dicalonkan dan perdana menteri."

Mheisen menolak untuk mengungkapkan nama-nama calon dalam pemerintahan baru yang telah dipilih. Namun, sumber di Fatah mengatakan kepada Xinhua bahwa Fatah telah memilih Salam Fayyad, perdana menteri pemerintahan sementara. Hamas sebelumnya mengumumkan bahwa mereka menentang usul untuk menetapkan lagi Fayyad sebagai perdana menteri pemerintahan teknokrat yang baru. Sumber mengatakan bahwa Fatah juga mencalonkan Mohamed Mustafa, Kepala Keuangan dan Investasi Palestina.

Pertemuan Kairo itu merupakan pertemuan kedua pemimpin Hamas dan Fatah sejak menandatangani perjanjian kesepakatan antarrekonsiliasi di Kairo pada 4 Mei.      Sementara itu, Abu Rdineh mengatakan bahwa komite juga memperdebatkan masa depan perdamaian yang macet dengan Israel serta upaya masyarakat internasional untuk melanjutkan perdamaian tersebut.