Militer bagai Negara Dalam Negara

Lembaga militer Pakistan selama ini menyerupai negara dalam sebuah negara. Kekuatan dan kemapanan lembaga ini hampir tidak tersentuh. Namun, penyerangan terhadap Osama bin Laden oleh pasukan elite AS pada 2 Mei mulai menggoyang eksistensi militer.

Lembaga ini mulai mendapatkan tekanan dari pemerintahan sipil, yang menghendaki agar militer berada di bawah dan tunduk kepada pemerintah. Hal ini belum terjadi selama bertahun-tahun atau sejak Banglades terpisah dari Pakistan pada 1971.

Militer Pakistan kini terjepit karena tekanan internasional dan sentimen negatif dalam negeri. Namun, masih jadi pertanyaan apakah pemerintahan Pakistan bisa bertindak tegas terhadap para militan, yang diduga mendapatkan perlindungan dari militer Pakistan.

Sejumlah pengamat mengatakan, Pemerintah Pakistan seharusnya memanfaatkan momentum untuk mengeluarkan kebijakan tegas, dengan mengakhiri kebijakan militer untuk membantu atau melindungi para militan. Selama ini kebijakan militer Pakistan termasuk mendukung para kelompok militan untuk menentang cengkeraman India atas wilayah Kashmir.

Dianjurkan juga agar peran kuat militer di dalam Pemerintah Pakistan dikikis. Namun, hampir semua pengamat meragukan kemampuan pemerintah di bawah Presiden Asif Ali Zardari. ”Kita memerlukan sebuah perubahan pengamanan, baik secara politik ataupun militer,” kata Ayaz Amir, seorang kolumnis dan juga anggota parlemen Pakistan.

Setelah serangan 2 Mei lalu, pihak oposisi Pakistan berang terhadap pemerintah karena dianggap tidak bisa mencegah serangan pasukan elite AS. Pemerintah dinilai tak berdaya, atau tidak lebih tahu soal serangan itu ketimbang lembaga militer.

Kejadian ini mencuatkan persoalan lama, yang diketahui diam-diam oleh rakyat Pakistan, bahwa pemerintah tidak bisa mengatasi keberadaan lembaga militer. Rakyat menganggap pemerintah tidak lebih tahu soal gerak-gerik militer, yang seharusnya tunduk dan berada di bawah pemerintahan.

Secara resmi militer berada di bawah pemerintahan sipil. Namun, secara de facto, militer Pakistan memiliki posisi tawar-menawar yang lebih kuat dalam kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri. Bahkan, kebijakan militer dan pertahanan Pakistan diduga kuat berada di bawah genggaman para petinggi militer, yang tidak bisa ditembus pemerintahan sipil.

Ditambahkan, bahkan militer Pakistan bisa bertindak di luar hukum yang ada. Lembaga ini begitu menakutkan dan amat disegani. Muncul opini bahwa sesungguhnya militer Pakistan berperan sebagai pengendali negara.

Kini para pendukung militer pun berang. Mereka kecewa dengan ketidakmampuan militer mencegah intrusi pasukan elite AS. Ini untuk menghindari ucapan bahwa militer sengaja bersikap buta terhadap serangan pasukan elite AS itu. Namun, banyak para pejabat militer Pakistan yang berang dengan serangan AS itu.