Giliran Kedua bagi Zuma ke Libya

KOMPAS.com — Solidaritas Uni Afrika dalam tantangan. Makanya, berbekal semangat mencari solusi damai, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, mewakili organisasi tersebut, bertandang kali kedua ke Libya untuk menemui Moammar Khadafy. Warta AP dan AFP menyampaikan hal ini pada Senin (30/5/2011).

Walau begitu, masih belum jelas apakah kunjungan kali ini memang akan fokus pada sebuah langkah strategis yang mendorong agar Khadafy keluar dari negaranya atau tidak. Juru Bicara Presiden Zuma, Zizi Kodwa, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah Uni Afrika untuk mendekati Libya agar mau mengadopsi sejumlah agenda reformasi politik yang bisa mengakhiri krisis di negara tersebut.

Namun, menurut salah satu sumber di kantor Presiden Zuma yang tidak mau disebut namanya, tujuan kunjungan ini adalah mendiskusikan strategi langkah keluar bagi Khadafy. Pasukan oposisi yang selama ini memerangi Khadafy sejauh ini tetap bersikukuh menolak melakukan negosiasi, kecuali Khadafy menyatakan mundur dari jabatannya.

Sebelum melakukan kunjungan itu, partai yang dipimpin Zuma, Partai Kongres Nasional Afrika (ANC), mengeluarkan kutukan keras terhadap pengeboman yang dilakukan oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke wilayah Libya. "Kami... bergabung dengan semua benua ini, dan mereka yang mencintai perdamaian dunia, mengutuk pengeboman yang terus berlanjut di Libya oleh kekuatan pasukan Barat," kata partai tersebut dalam pernyataan resminya.

NATO telah mengenakan zona larangan terbang di Libya sejak Maret lalu ketika Khadafy melancarkan aksinya kepada para oposisi di negara tersebut. Tekanan dunia internasional kepada kepemimpinan Kolonel Khadafy terus bertambah terlebih setelah dalam pertemuan G8 beberapa waktu lalu keluar pernyataan yang meminta agar ia mundur dari jabatannya.

Sejumlah negara yang selama ini masih mengakui Khadafy, seperti Rusia, juga mulai meninggalkannya. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev pada Sabtu lalu mengatakan bahwa Khadafy sudah kehilangan haknya untuk memimpin Libya. Pernyataan ini disambut kelompok oposisi di negara tersebut.