Al Qaeda Buka Front Kedua di Indonesia

Kompas.com - 26/05/2011, 03:26 WIB
Editor

Depok, Kompas - Setelah kematian Osama bin Laden, jaringan teroris Al Qaeda diduga telah membentuk front kedua di Indonesia. Pembentukan front kedua di Indonesia ini untuk menghindari tekanan serangan pasukan koalisi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ke front utama mereka di Afganistan dan Pakistan. Jika ancaman pembukaan front kedua ini nyata terjadi, pemerintah tidak lagi bisa menganggap terorisme sebagai tindak pidana kriminal.

Pemerintah harus mempertimbangkan pilihan sekuritisasi dalam penanganan terorisme, seperti dilakukan Amerika Serikat dengan Patriot Act atau Malaysia dan Singapura yang menggunakan Internal Security Act.

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, dalam seminar di kampus UI, Depok, Rabu (25/5), mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya bisa menggunakan kewenangan melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI melalui detasemen antiteror, seperti Detasemen 81 Penanggulangan Teror Kopassus TNI AD atau Detasemen Jala Mengkara TNI AL.

”Saya sebenarnya berharap saat menceritakan posternya dijadikan latihan sasaran tembak oleh kelompok teroris, Presiden akan melakukan sekuritisasi. Namun, dalam setiap pertemuannya dengan TNI terkait penanganan teroris, Presiden hanya mengatakan meminta kewaspadaan TNI melalui Bintara Pembina Desa yang pangkatnya setingkat sersan. Ini karena ketakutan kalau TNI dilibatkan, mereka akan kembali lagi masuk ke sistem politik kita,” tutur Andi.

Menurut Andi, saat ini memang sekuritisasi tidak terlalu diperlukan karena eskalasi teror tak sebesar ketika terjadi bom Bali atau bom Marriott. Namun, seiring dengan ancaman terbentuknya front kedua Al Qaeda di Indonesia setelah kematian Osama, pilihan melakukan sekuritisasi harus kembali dipertimbangkan pemerintah.

Mengutip Zachary Abuza, profesor ilmu politik dari Simmons College Boston, mantan aktivis Negara Islam Indonesia Al Chaidar menuturkan, Osama memang melihat Asia Tenggara sebagai kawasan sangat potensial. Indonesia dianggap sebagai negara dengan pemerintahan lemah, pengawasan dan penjagaan perbatasan yang keropos, serta tempat yang mudah untuk pencurian identitas dan pencucian uang sehingga memberi peluang teroris berlatih dan beroperasi.

Terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyatakan, penembakan terhadap terduga teroris oleh Densus 88 dilakukan atas pertimbangan ancaman jiwa terhadap petugas dan masyarakat. Boy menambahkan, Densus 88 merupakan bagian dari Polri. Secara internal, Polri tetap mengawasi kinerja Densus. Institusi eksternal juga tetap mengawasi Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di Solo, Jawa Tengah, tim pencari fakta atas kasus tertembaknya pedagang angkringan, Nuriman, meragukan terjadi baku tembak antara Densus 88 dan terduga teroris Sigit Qurdowi dan Hendro Yunianto dalam penembakan Sabtu (14/5) di Sukoharjo.

Hal itu terindikasi dari banyaknya peluru yang mengenai Hendro yang diperkirakan berasal dari satu arah atau satu sumber. Nuriman juga diduga tewas bukan karena tertembak peluru Sigit, tetapi sengaja dibunuh karena merupakan saksi hidup.(bil/fer/wie)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.