Sudan Utara Tak Mau Kewarganegaraan Ganda

KHARTOUM, KOMPAS.com — Presiden Sudan Omar al-Bashir, Selasa (25/5/2011), mengatakan, Sudan utara tidak akan mengizinkan kewarganegaraan ganda. Warga selatan yang ingin tinggal di Sudan utara harus mendapat izin tinggal setelah 9 Juli 2011 pada saat Sudan selatan resmi merdeka.

"Setelah 9 Juli akan ada jangka waktu sementara untuk warga selatan guna menyesuaikan status mereka. Setelah itu mereka akan dideportasi ke selatan," kata Al-Bashir saat berpidato pada perayaan guru Sudan di Khartoum, Selasa. "Tidak akan ada kewarganegaraan ganda. Warga yang ingin tinggal di Sudan utara harus memperoleh izin tinggal secara sah. Jika tidak, dia akan dideportasi ke selatan," tambahnya.

Sementara itu, Presiden Sudan mengakui bahwa Sudan utara telah menutup perbatasannya dengan Sudan selatan pada periode masa lalu, yang menghentikan pergerakan komoditas antara utara dan selatan Sudan. Pernyataan Presiden Sudan itu muncul pada saat ketegangan yang meningkat antara Sudan utara dan Sudan selatan karena perkembangan terakhir dari sengketa di daerah negara kaya minyak Abyei.

Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) baru-baru ini mengambil alih Abyei dalam menanggapi serangan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) terhadap sebuah konvoi SAF yang mengakibatkan kematian 22 tentaranya. Sebuah referendum Abyei seharusnya diadakan pada 9 Januari 2011, bertepatan dengan referendum Sudan selatan, tetapi ditunda setelah ada perbedaan antara NCP dan SPLM tentang siapa yang memiliki hak untuk memilih dalam referendum.