Pemilu Tunisia Diusulkan Diundur

TUNIS, KOMPAS.com - Komisi pemilihan Tunisia, Minggu, mengusulkan penundaan pemilihan nasional dari 24 Juli menjadi 16 Oktober 2011, lapor kantor berita resmi Tunisia, TAP. Pemilihan nasional itu untuk menghasilkan badan yang akan merancang konsitusi baru. "Karena alasan teknis dan logistik, kami tidak memiliki cukup waktu untuk mengadakan pemilihan pada 24 Juli," kata Yadh Ben Achour, ketua komisi nasional untuk pembaruan politik.

Ia mengonfirmasi pengumuman terpisah oleh ketua komisi pemilihan Kamel Jendoubi kepada wartawan di Tunis. "Ada 7 juta pemilih untuk didaftar, ada masalah organisasi," kata Achour. Adalah hak pemerintah transisi untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan pada masa depan, katanya menambahkan.

Rabu, Perdana Menteri Beji Caid Essebsi menyatakan pemerintah transisi ingin pemilihan dilaksanakan seperti yang direncanakan pada Juli, tapi komisi pemilihan sudah memutuskan penundaan itu. "Dari hari pemerintah dibentuk, kami telah secara khusus menyatakan dan mengulangi bahwa pemilihan itu harus berlangsung pada 24 Juli," kata Essebsi pada radio Eropa 1 dalam satu kunjungan ke Paris. "Sekarang ini, pemilihan tidak lagi tergantung pada pemerintah sejak ada komisi khusus yang telah dibentuk dan akan mempersiapkan pemilihan," katanya.

Pemilihan itu untuk memilih para anggota majelis konstituante yang akan menyusun konstitusi baru dan mempersiapkan pemilihan bagi pemerintah baru. Itu langkah penting saat pemerintah sementara berjuang untuk menstabilkan negara itu setelah digulingkannya Presiden Zine El Abidine Ben Ali pada Januari lalu setelah 23 tahun berkuasa.

Para wakil dari berbagai aliaran politik terbagi dalam usul penundaan pemilu itu. "Kami terkejut dengan usulan itu mengingat kebutuhan negara ini," kata Mouldi Fahem, pemimpin Partai Progresif Demokratik. Tapi seorang juru bicara partai komunis, Hamma Hammami, yang mendukung penundaan itu, mengatakan, lebih banyak waktu dibutuhkan untuk "memberi informasi dan melatih rakyat", serta untuk memperkuat media negara itu. Ia berdalih, prioritasnya adalah untuk menjamin bahwa pemilihan itu merupakan "ekspresi kehendak rakyat yang sebenarnya dan merealisasikan tujuan revolusi".