Rusia Ingin Jadi Juru Damai

MOSKWA, KOMPAS.com — Wakil-wakil pemerintah Moammar Khadafy diperkirakan akan berada di Moskwa, Selasa (17/5/2011). Menurut Menlu Sergey Lavrov, Senin, Rusia juga berharap menerima utusan kelompok oposisi Libya segera.   

"Kami telah menyetujui pertemuan di Moskwa dengan wakil-wakil dari Tripoli dan Benghazi. Utusan resmi dari Tripoli akan ada di sini besok. Utusan dari Benghazi telah diperkirakan akan berada di sini Rabu. Namun seperti yang mereka beri tahu kepada kami, mereka terpaksa meminta kami untuk menangguhkan kunjungan itu karena alasan teknis," kata Lavrov.    

"Kami mengharapkan kunjungan itu akan terjadi pada waktu mendatang yang dapat diketahui dari sekarang," kata Lavrov.    

"Kami siap mengadakan dialog dengan semuanya," katanya pada pertemuan dengan utusan PBB untuk Libya, Abdellah al-Khatib.    

Lavrov mengulangi seruan Rusia untuk mengakhiri pertempuran di Libya dan memulai pembicaraan. "Kami sangat tertarik dengan penghentian pertumpahan darah di Libya dan mengalihkannya ke dialog politik," katanya.    

Sebelumnya, Senin, penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah meminta surat perintah penangkapan bagi Khadafy, anaknya Seif al-Islam, dan kepala intelijen Libya dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.    

Meskipun Moskwa tampak siap membuka saluran diplomatik di luar perang saudara Libya, beberapa pengamat merasa skeptis. "Saya kira jika perjanjian tidak mulai dengan Khadafy dan keluarganya meninggalkan kekuasaan, itu tidak akan cocok dengan oposisi atau dengan NATO," kata David Hartwell, pengamat Timur Tengah di IHS Jane’s.    

"Surat perintah penangkapan ICC hari ini juga membuat sesuatunya lebih rumit. Pada waktu yang sama, kami menghadapi sesuatu kebuntuan militer dan bahkan ketenangan," kata Hartwell.

"Apa yang paling mungkin terjadi adalah bahwa beberapa negara akan menggunakan itu untuk mengadili dan memberi penerangan kepada pemberontak, sementara mereka bersikap melemahkan pasukan Khadafy dengan serangan udara," imbuhnya.    

Lavrov memberi kesan bahwa penyelesaian konflik akan mengantar pemerintah baru, tetapi pembicaraan dengan pemerintah Khadafy tidak dapat dihindarkan. Ia menyatakan bahwa hasil pembicaraan itu akan menjadi sistem politik baru. Namun, penting juga mengusahakan perjanjian dengan mereka mengenai kepada siapakah prospek untuk menenangkan situasi bergantung.    

Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, abstain dalam persetujuan resolusi Maret yang mengesahkan intervensi militer untuk menerapkan zona larangan terbang di Libya. Negara itu menuduh pasukan pimpinan NATO telah melampaui mandat mereka untuk melindungi warga sipil.    

Lavrov juga mengatakan, Senin, bahwa Rusia mendukung prakarsa koordinator kemanusiaan PBB bagi pernyataan istirahat kemanusiaan untuk menjelaskam situasi di wilayah itu dan memberikan bantuan kepada penduduk di seluruh Libya.    

Kepala bantuan PBB, Valerie Amos, menyatakan bahwa pada 9 Mei, cara sanksi telah dijatuhkan terhadap Libya karena perang pemerintah Khadafy dengan pemberontak pro-demokrasi telah menangguhkan pengiriman pasokan untuk penduduknya.