Diplomat Iran "Diusir"

Kairo, Kompas - Kementerian Luar Negeri Bahrain, Senin (25/4) di Manama, memanggil Sayyid Mehdi Islami, Kuasa Usaha Iran untuk Bahrain. Kementerian Luar Negeri Bahrain menyatakan, Sekretaris II pada Kedutaan Besar Iran Hojjatollah Rahmani tidak dikehendaki di Bahrain.

Alasannya, Rahmani terlibat dalam jaringan mata-mata di Kuwait. Rahmani diberi waktu 72 jam untuk meninggalkan Bahrain.

Kementerian Luar Negeri Bahrain juga menegaskan tak bisa menerima campur tangan dari siapa pun soal urusan dalam negeri Bahrain dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). GCC terdiri dari Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Arab Saudi.

Bahrain juga meminta Iran menghentikan segala tindakan tak bertanggung jawab. Ini semua merupakan pelanggaran berbahaya dalam prinsip dan tradisi hubungan internasional serta akan mengancam stabilitas dan keamanan kawasan.

Pengusiran diplomat Iran dari Bahrain itu merupakan rangkaian dari aksi saling usir diplomat akhir-akhir ini yang dilakukan Iran dan anggota GCC, dengan dalih terlibat kegiatan mata-mata itu.

Iran sejak setahun terakhir ini ditengarai terlibat membina jaringan mata-mata cukup luas di Kuwait. Jaringan mata-mata itu bertujuan untuk mencari informasi instalasi militer dan perminyakan serta posisi militer Kuwait dan AS di seantero Kuwait dan negara-negara Arab Teluk untuk kepentingan pengawal revolusi Iran.

Iran dan Kuwait pada awal April ini juga terlibat saling usir diplomat dengan latar belakang terbongkarnya jaringan mata-mata Iran di Kuwait itu.

Akhir Maret lalu Kuwait memvonis hukuman mati seorang warga Kuwait dan sejumlah warga Iran dengan tuduhan terlibat jaringan mata-mata untuk Iran.

Sebelumnya, Kuwait memvonis hukuman seumur hidup seorang warga Suriah dan Dominika setelah diketahui mereka menjadi anggota jaringan mata-mata di Kuwait yang dibongkar pada Mei 2010.

Situasi negara anggota GCC itu semakin sensitif seiring dengan terjadinya gelombang revolusi di Timur Tengah saat ini. Bahrain merupakan negara anggota GCC paling krusial karena diwarnai oleh sentimen Syiah-Sunni lantaran komposisi penduduk di negara itu. Syiah yang mayoritas di negara itu menuntut demokrasi lebih besar. Sebaliknya kaum minoritas Sunni menuduh kaum Syiah ingin menumbangkan monarki Sunni Bahrain.

Sektarianisme

Situasi regional di kawasan Teluk semakin tegang pula setelah Bahrain mengundang pasukan GCC masuk ke Bahrain untuk meredam aksi unjuk rasa di negara itu yang digalang kaum Syiah. Iran dan Hezbollah di Lebanon mengkritik keras pengiriman pasukan GCC ke Bahrain.

Lembaga Asalah al-Salafiah yang beraliran Sunni di Bahrain mengkritik pengakuan pura-pura dari lembaga Wifaq Syiah di Bahrain.

Lembaga Wifaq mengatakan, mereka menyambut baik penegasan Raja Bahrain tentang pentingnya kesatuan, persatuan nasional, peneguhan konstitusi, kemerdekaan, dan penguatan identitas Arab di Bahrain. Lembaga itu juga menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Bahrain.

Menurut Asalah al-Salafiah, lembaga Wifaq menegaskan hal tersebut, tetapi pada waktu bersamaan pendukungnya turun ke jalan berunjuk rasa.

Asalah al-Salafiah yang merupakan pendukung kuat sistem monarki di Bahrain juga mengkritik Wifaq yang tidak ikut mengutuk campur tangan Iran atas urusan dalam negeri Bahrain. Bahkan, Wifaq dituduh memprovokasi Iran agar ikut campur tangan urusan dalam negeri Bahrain dan mengutuk pengiriman pasukan GCC untuk membantu meredam aksi unjuk rasa di negara itu. (mth)