Rusia Akhirnya Setuju Libya Diserbu

MOSKOW, KOMPAS.com — Pemerintah Rusia akhirnya setuju terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Libya yang konsekuensinya adalah intervensi militer pasukan asing di negeri berdaulat itu.

Semula, Perdana Menteri Vladimir Putin menyebut Resolusi PBB itu ”mirip imbauan Abad Pertengahan untuk perang salib”. Kecaman Putin itu kemudian ditentang oleh Presiden Dmitry Medvedev. 

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia memiliki hak veto atas semua Resolusi PBB, tetapi abstain dalam pemungutan suara mengenai intervensi militer di Libya.

Kini, kemenangan politik dalam negeri Rusia ada pada kubu Dmitry Medvedev. Melalui Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, Rusia mendesak Perdana Menteri Libya Al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi agar melaksanakan resolusi PBB.

Rusia juga menyerukan agar rezim Libya mengakhiri serangan terhadap warga sipil. "Lavrov mengatakan, hal paling penting saat ini adalah menghentikan pertumpahan darah dan penderitaan penduduk sipil," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, Minggu (24/4/2011) dalam situs beritanya.

Disebutkan, Sergei Lavrov dan Al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi sudah berkomunikasi via telepon, sehari sebelumnya. 

Rusia menyatakan pula, Libya harus mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB dan menjamin gencatan senjata segera, terutama di Misrata dan pusat-pusat penduduk lainnya.

Rusia juga meminta Libya bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional untuk meredakan krisis kemanusiaan di negara Afrika Utara itu. "Rusia siap bekerja sama dengan Uni Afrika dan PBB untuk menggerakkan situasi melalui saluran-saluran diplomatik dan politik," pernyataan kementerian itu.

Kantor berita Libya, JANA, juga melaporkan, Lavrov mengatakan kepada Mahmoudi bahwa Rusia bisa mengirim pengamat untuk gencatan senjata, tetapi hal itu tak disinggung Kementerian Luar Negeri Rusia.