111 Pegawai Negeri yang Ikut Unjuk Rasa Dipecat

MANAMA, Minggu - Lebih dari seratus pegawai negeri sipil di Bahrain langsung dipecat saat diketahui terlibat dalam aksi unjuk rasa antipemerintah yang dimotori kaum mayoritas Syiah. Pemecatan ini tampak sebagai upaya pemerintah yang didominasi kelompok Sunni untuk mengurangi kekuatan kelompok oposisi.

Kantor berita nasional Bahrain, Minggu (17/4), memberitakan, 111 pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dihukum karena ikut serta dalam unjuk rasa dan aksi mogok bulan lalu. Demonstrasi di negara kecil tetapi strategis di Teluk Persia itu digelar warga mayoritas Syiah, yang menuntut kebebasan politik lebih besar dan persamaan hak politik.

Selain dipecat, mereka juga menghadapi tuntutan ”pelanggaran fatal” terhadap undang-undang pelayanan publik. Kantor berita nasional Bahrain menambahkan, pemogokan yang dilakukan Serikat Guru bulan Maret lalu ditunggangi motivasi politik dan bertujuan melumpuhkan sekolah-sekolah di negeri itu.

Darurat perang

Pemerintah Bahrain menetapkan undang-undang darurat perang pada 15 Maret untuk mengatasi merebaknya krisis yang disebabkan unjuk rasa dan pemogokan massal. Ratusan pengunjuk rasa, pemimpin politik, aktivis hak asasi manusia, dan profesional yang berasal dari kelompok Syiah, seperti dokter dan pengacara, ditahan.

Tak ada satu pun dari mereka yang diajukan ke pengadilan atau dituntut melakukan tindakan kriminal.

Sedikitnya 30 orang tewas sejak 15 Februari saat protes antipemerintah di Bahrain dimulai. Di antara korban tewas terdapat empat pendukung kelompok oposisi yang tewas dalam tahanan polisi. Mereka antara lain seorang blogger dan Kareem Fakhrawi, salah seorang pendiri surat kabar pendukung oposisi.

Dua pekan lalu, tiga mantan editor dari surat kabar oposisi paling populer di Bahrain, Al Wasat, dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan pemberitaan soal kerusuhan yang ”tidak etis”. Ketiganya dituduh ”menyiarkan berita yang direkayasa” dan ”foto palsu”. Al Wasat adalah pendukung utama aksi antipemerintah di Bahrain.

Menteri Kehakiman Bahrain, Kamis lalu, mengatakan, partai oposisi akan dibubarkan dalam sebulan ke depan karena ”mengancam perdamaian”. (AP/was)