Tak Ada Tambahan Gas buat Jepang

Jakarta, Kompas - Pemerintah menegaskan tidak ada tambahan gas untuk Jepang meskipun negara itu meminta tambahan gas untuk mengoperasikan pembangkit listrik mereka yang kekurangan energi setelah reaktor nuklir di Fukushima terhenti. Indonesia membutuhkan tambahan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri setelah fasilitas penampung gas bergerak selesai tahun 2012.

”Mereka (Jepang) juga tahu kondisi kita. Mereka tahu bahwa Indonesia tidak memiliki banyak slotnya, yang tersedia hanya bersifat spot sehingga tidak ada stok di atas yang sudah ada saat ini,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (15/4).

Sebelumnya, Pemerintah Jepang meminta Indonesia meningkatkan pasokan minyak bumi dan gas alam cair (LNG) untuk mengatasi krisis listrik akibat bencana gempa dan tsunami. ”Akibat gempa, PLTN rusak dan terjadi kekurangan listrik besar-besaran,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Makiko Kikuta, Maret lalu.

Pengamat energi dari ReforMiner Institute (Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi), Pri Agung Rakhmanto, menyebutkan, nilai ekspor gas Indonesia ke Jepang selama ini mencapai Rp 341 triliun per tahun. Permintaan ini bisa saja menurun karena pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan melambat sebagai dampak bencana pada 11 Maret 2011.

Blok West Madura

Sementara itu, di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengemukakan, pemerintah meminta kepastian komitmen PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Blok West Madura di Jawa Timur sebelum ditunjuk sebagai operator atau pengelola lapangan minyak dan gas itu. Hal ini untuk menjamin peningkatan kontribusi blok itu bagi pencapaian produksi minyak nasional.

Darwin menyatakan, pemerintah dalam posisi mengedepankan peranan nasional dalam hal ini PT Pertamina.

”Sejak awal, itu yang menjadi prinsip pemerintah, dalam hal ini melalui Menteri ESDM,” ujarnya.

Sejauh ini, pemerintah belum memutuskan soal permintaan perpanjangan kontrak kerja sama Blok West Madura. Jika nanti sudah ada keputusan, pemerintah akan mengumumkannya kepada masyarakat. (OIN/evy)