Barat: Libya Masa Depan Tanpa Khadafy

WASHINGTON, KOMPAS.com - Dalam sebuah artikel bersama yang akan dipublikasikan Jumat (15/4/2011), pemimpin Amerika Serikat, Inggris dan Perancis secara jelas menyatakan bahwa masa depan Libya tidak mengikutsertakan Moammar Khadafy.

"Tidak bisa terpikirkan bahwa seseorang yang telah membantai rakyatnya sendiri dapat berperan dalam pemerintahan masa depan mereka (Libya)," kata artikel Presiden AS Barack Obama, Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy itu, yang berjudul "Jalan Libya untuk Perdamaian". "Itu akan menjadi sebuah pengkhianatan yang sangat tidak pantas."

Artikel tersebut, yang dijadwalkan untuk muncul di harian International Herald Tribune, Le Figaro, dan Times of London, dikirim kepada para wartawan oleh Gedung Putih.

Menurut artikel itu, karena Khadafy telah kehilangan persetujuan rakyatnya maka "setiap kesepakatan yang menempatkan dia dalam kekuasaan akan menyebabkan kekacauan lebih lanjut dan pelanggaran hukum". "Kita mengetahui dari pengalaman apa artinya itu. Eropa, Libya, atau dunia tidak dapat mengupayakan tempat yang aman untuk ekstremis."

Para pemimpin itu menyerukan pengakhiran kekerasan dan agar pasukan rezim tersebut segera ditarik dari pertempuran di Ajdabiya, Misurata dan Zintan, kota-kota yang telah dikepung oleh pasukan pemerintah Libya.

"Namun, selama Khadafy berkuasa, NATO mempertahankan operasinya sehingga warga sipil tetap dilindungi," demikian bunyi artikel itu. "Lalu transisi asli dari kediktatoran ke sebuah proses konstitusional yang inklusif benar-benar dapat dimulai, dipimpin oleh generasi baru para pemimpin. Agar transisi semacam itu berrhasil, Khadafy harus pergi, dan pergi untuk  selamanya."

Pada titi itu, tambah mereka, "PBB dan anggotanya harus membantu rakyat Libya saat mereka membangun kembali apa yang sudah dirusak Khadafy, yaitu memperbaiki bangunan rumah dan rumah sakit, memulihkan utilitas dasar, dan membantu warga Libya ketika mereka mengembangkan institusi guna mendukung masyarakat yang sejahtera dan terbuka." Keputusan tentang siapa yang akan menggantikan para pemimpin Libya saat ini, demikian artikel tersebut, akan diserahkan kepada warga Libya sendiri.