Tuntutan Hukum Kini Menanti Gbagbo

ABIDJAN, KOMPAS.com - Presiden Pantai Gading, Alassane Ouattara, yang diakui internasional mengatakan, proses hukum terhadap mantan presiden yang ditangkap, Laurent Gbagbo, istrinya dan sekutunya akan dilakukan.

Di dalam pidatonya di TV, Senin (11/4/2011), Ouattara mengatakan, satu komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan dibentuk guna meneliti dugaan pembunuhan warga sipil oleh kedua pihak selama perebutan kekuasaan. Ia menambahkan, semua tindakan siap dilakukan untuk melindungi Gbagbo.

Gbagbo ditangkap Senin siang di kediamannya dalam serangan militer oleh pasukan pro Outtara serta tentara Perancis dan PBB di negeri tersebut, setelah ia berlindung di satu tempat perlindungan bawah tanah selama satu pekan. "Saya meminta kalian tenang dan memperlihatkan penahanan diri," kata Ouattara dalam pidato yang disiarkan televisi. Ia menyatakan, "fajar era baru yang penuh harapan telah terbit".

Ia juga mengumumkan, "proses hukum terhadap Gbagbo, istrinya dan sekutunya" akan dilancarkan. "Mimpi buruk sudah berakhir," kata Perdana Menteri Guillaume Soro kepada saluran televisi kubu pemenang tersebut. Ia menyerukan semua tentara yang masih setia kepada Gbagbo agar berganti haluan.

Saluran televisi itu memperlihatkan gambar Gbagbo di dalam satu ruang di Golf Hotel bersama beberapa pembantu seniornya. Mereka memakai rompi, menyeka tubuh mereka dengan handuk dan kemudian mengganti baju. Gbagbo kelihatan sangat lelah tapi tak cedera. Seorang petempur yang menyaksikan penangkapan Gbagbo mengatakan, mantan presiden Pantai Gading tersebut tak melakukan perlawanan ketika akhirnya berhadapan dengan salah seorang komandan pasukan pro Ouattara.

"Ketika ia berhadapan langsung dengan Gbagbo, di depan meja tulis, pertama-tama yang dikatakan Gbagbo ialah ’Jangan bunuh saya!’," kata saksi mata itu yang tak mau disebutkan jatidirinya. Perkembangan itu dipandang sebagai berakhirnya kebuntuan politik selama berbulan-bulan di negara Afrika Barat tersebut.

Setelah pemilihan presiden pada 28 November tahun lalu, Ouattara dinyatakan sebagai pemenang oleh komisi pemilihan umum, tapi hasil tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi negeri itu, yang malah memberi kemenangan kepada Gbagbo. Ouattara mendapat dukungan masyarakat internasional termasuk PBB, Uni Afrika, Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat dan Uni Eropa, tapi Gbagbo membangkang terhadap tekanan internasional dan menolak untuk menyerahkan kekuasaan. Kedua orang itu mengambil sumpah sebagai presiden negeri tersebut pada penghujung tahun lalu, dan masing-masing membentuk pemerintah yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Perebutan kekuasaan berkembang jadi bentrokan yang melibatkan kekerasan. Ratusan orang telah tewas dan banyak orang lagi kehilangan tempat tinggal.