PBB dan Perancis Serang Markas Gbagbo

ABIDJAN, KOMPAS.com — Pasukan PBB dan Perancis telah menyerang markas orang kuat Pantai Gading, Laurent Gbagbo, Senin, kata juru bicara PBB kepada AFP. Presiden terpilih Alassane Ouattara yang diakui dunia internasional telah melakukan serangan mati-matian untuk menggeser Gbagbo dari kekuasaan.

Sejumlah helikopter dari Misi PBB di Pantai Gading (UNOCI) dan pasukan Perancis telah menyerang barak-barak militer, rumah Gbagbo dan istana presiden di kota penting Abidjan, kata  juru bicara PBB, Hamadoun Toure. "Sejumlah helikopter UNOCI telah menyerang kamp militer Agban dan Akouedo juga istana serta kediaman presiden," ujarnya.

"Kami bekerja dengan pasukan Licorne Perancis, sesuai dengan mandat kami dan Resolusi PBB 1975. Kami melancarkan operasi untuk melindungi rakyat dengan mengeluarkan senjata berat, yang digunakan oleh pasukan khusus Laurent Gbagbo terhadap rakyat dan terhadap penjaga perdamaian PBB, dari jalan yang salah," katanya menambahkan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan 30 Maret lalu telah memerintahkan sanksi terhadap Gbagbo dalam upaya untuk membuat dia melepaskan kekuasaan dan menyatakan pasukan PBB di negara itu akan bertindak untuk "mencegah penggunaan senjata berat".

Dalam beberapa hari belakangan ini, seorang penjaga perdamaian tewas dan banyak yang terluka ketika mendapat serangan dari pasukan Gbagbo. Seorang wartawan AFP melihat empat helikopter Licorne menyerang kamp militer Agban, sementara beberapa saksi lain melaporkan helikopter-helikopter PBB menembak ke arah barak Akouedo.

Pemerintah Perancis telah mengonfimasi tentara Perancis dan PBB terlibat dalam operasi untuk "menetralkan" senjata yang digunakan terhadap warga sipil oleh petempur-petempur Gbagbo berdasarkan Resolusi 1975. "Sekjen PBB (Ban Ki-moon) telah meminta bantuan pasukan Perancis dalam operasi itu," katanya dalam satu pernyataan.

"Presiden Republik (Nicolas Sarkozy) menanggapi secara positif permintaan untuk berpartisipasi dalam operasi yang dilakukan oleh UNOCI yang ditujukan untuk melindungi warga sipil. Perancis minta penghentian segera semua kekerasan terhadap warga sipil. Para pelaku kejahatan itu harus dibawa ke pengadilan," kata Pemerintah Perancis.