Libya Siap Rundingkan Perubahan

TRIPOLI, KOMPAS.com - Libya siap merundingkan pembaruan seperti pemilihan umum atau referendum tapi pengunduran diri Moamar Khadafy tak perlu dibicarakan, kata jurubicara pemerintah Libya, Selasa (5/4/2011).

"Bagaimana Libya diperintah, ini adalah masalah yang berbeda. Jenis sistem politik apa yang diterapkan di negeri ini? Ini bisa dirundingkan, kami bisa berbicara mengenai itu," kata jurubicara pemerintah Libya, Mussa Ibrahim kepada wartawan. "Kami bisa memiliki apa saja, pemilihan umum, referendum."

Ibrahim mengatakan, Khadafy adalah "katup keselamatan" bagi persatuan rakyat dan suku di negeri itu. "Kami kira ia sangat penting untuk memimpin setiap peralihan menuju model demokrasi dan transparansi," tambahnya.

Namun pihak anti pemerintah, yang memerangi Khadafy, Senin, dengan tegas menolak setiap kesepakatan perdamaian yang membiarkan putra Khadafy memegang jabatan di negara yang dicabik pertempuran itu. Pihak anti pemerintah berkeras, seluruh keluarga Khadafy harus meninggalkan Libya sebelum tercapainya gencatan senjata, di tengah laporan pemerintah Khadafy mengupayakan gencatan senjata dan anak-anaknya ingin mengawasi peralihan.

Saat utusan Khadafy tiba di Turki untuk pembicaraan tentang "peta jalan" yang mungkin dihasilkan, pasukan anti pemerintah melancarkan upaya baru untuk merebut kembali Brega, dan bergerak maju ke pinggiran kota penghasil minyak tersebut tapi mereka dipukul mundur oleh tembakan artileri.

Sementara itu, bekas penguasa kolonial Libya, Italia, mengumumkan negara itu bergabung dengan Perancis dan Qatar dalam mengakui Dewan Nasional Peralihan pihak anti pemerintah (TNC), dan menyatakan Italia akan mengirim kapal dan pesawat guna mengungsikan orang yang cedera dari kota Misrata yang terkepung.

Senin, AS menyatakan Washington telah mencabut sanksi atas mantan menteri luar negeri Libya Mussa Koussa, setelah ia membelot ke Inggris. Aset Koussa telah dibekukan pada April, sebagai bagian dari aksi AS dan sekutu untuk menekan lingkaran dalam pemimpin Libya Moammar Khadafy. "Koussa sejak itu telah memutuskan hubungan dengan rezim Khadafy, dan hari ini Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap dia sebab ia tidak jadi menjadi sasaran sanksi karena ia menjadi pejabat senior pemerintah Libya," demikian pernyataan pemerintah AS.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Inggris William Jefferson Hague mengatakan, "Pengunduran dirinya (Koussa) menunjukkan kondisi rezim Khadafy saat ini. Rezim Khadafy saat ini mulai terpecah, dan diwarnai tekanan serta mengalami kerapuhan dari dalam." Menteri Luar Negeri Libya itu membelot ke Inggris, Rabu (30 Maret). Tapi, menurut laporan, ia dipastikan tidak mendapatkan kekebalan dari pemerintah Inggris, kata Hague saat itu.

"Mantan Menteri Luar Negeri Libya Mussa Koussa tiba di Inggris atas dasar keinginannya sendiri," kata Hague, Jumat (1/4). "Mussa, mantan Kepala Intelijen Libya dan sempat menjadi Duta Besar Libya untuk Inggris, tidak diberikan kekebalan hukum dari Pengadilan Internasional Inggris," lanjutnya.