Zona Evakuasi Tak Diperluas

Tokyo, kamis - Pemerintah Jepang menegaskan, zona evakuasi di sekitar PLTN Fukushima Daiichi belum perlu diperluas dari batas radius 20 kilometer. Padahal, Badan Tenaga Atom Internasional mendeteksi radiasi di atas batas normal di luar zona tersebut.

Kepala Pusat Keadaan Darurat dan Insiden Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Elena Buglova mengatakan, pihaknya mengukur tingkat radiasi di atas normal di sebuah desa terpencil yang berjarak 40 kilometer dari PLTN yang bermasalah itu. Tingkat radiasi di desa itu mencapai 2 megabecquerel (2 juta becquerel) per meter persegi atau dua kali lipat dari batas maksimal radiasi yang biasa digunakan untuk memutuskan evakuasi.

Namun, pihak Badan Keselamatan Industri dan Nuklir Jepang (NISA) mengatakan, penduduk desa tersebut belum perlu dievakuasi.

”Peringatan IAEA didasarkan pada pengukuran tunggal pada sampel yang terbatas. Sepanjang pengetahuan kami, belum perlu diadakan evakuasi di sana. Penduduk dianjurkan untuk tetap tenang,” tutur salah seorang pejabat NISA, Yoshihiro Sugiyama, di Tokyo, Kamis (31/3).

NISA bahkan berencana mencabut larangan meminum air ledeng di desa tersebut mulai Jumat ini.

Di Tokyo, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyerukan kepada semua negara anggota G-20 untuk bertemu di Paris guna membahas standar keselamatan nuklir internasional yang sifatnya mengikat. Selama ini IAEA memang memiliki standar keselamatan, tetapi tidak berwenang memaksakan pelaksanaan standar itu kepada negara-negara di dunia.

”Betul-betul aneh bahwa standar keamanan (nuklir) internasional ini ternyata tidak ada,” ujar Sarkozy, yang mengusulkan agar pertemuan itu segera digelar bulan Mei mendatang.

Sarkozy adalah kepala negara asing pertama yang mengunjungi Jepang setelah bencana gempa dan tsunami melanda bagian timur laut Jepang, 11 Maret.

Perancis juga mengirimkan pakar nuklirnya ke Jepang untuk membantu menangani krisis nuklir di Fukushima. Perusahaan pembuat reaktor nuklir asal Perancis, Areva, mengirimkan pakar reaktor nuklir air mendidih dan pakar soal pembuangan batang bahan bakar nuklir dan air yang telah terkontaminasi.

”Tidak ada preseden (untuk masalah seperti ini) dan masalahnya sangat kompleks,” ungkap CEO Areva Anne Lauvergeon.