Revolusi atau Reformasi?

Serentetan perubahan politik yang akhir-akhir ini terjadi di Tunisia, Mesir, dan terakhir di Libya memunculkan pertanyaan, apakah itu benar-benar revolusi atau reformasi? Karena nyatanya, meski pemimpin rezimnya berubah, infrastruktur Mesir toh masih tetap, tak berubah.

Sebuah revolusi adalah sebuah peristiwa perubahan yang total dan cepat. Mesir pernah mengalami revolusi pada 1952 ketika Raja Farouk digulingkan oleh Gamal Abdel Nasser dan kawan-kawan. Mesir pun berubah, dari semula monarki menjadi sebuah negara republik dengan presiden pertamanya, Muhammad Naguib.

Nasser sendiri menjadi presiden kedua Mesir dan menikmati masa modernisasi Mesir serta sempat memajukan nasionalisme Pan-Arab, termasuk bergabung dengan Suriah walau hanya berjalan singkat.

Revolusi juga pernah terjadi di Libya pada 1969 saat terjadi perubahan kekuasaan dari Raja Idris ke Khadafy. Sedangkan kasus perubahan politik di Tunisia dimulai dengan sebuah kenyataan bahwa ada pedagang kaki lima yang membakar diri. Kemudian solidaritas yang digalang melalui situs jejaring sosial Facebook menggumpal menjadi luapan ketidakpuasan.

Setelah Presiden Zine al-Abidine Ben Ali turun, yang kemudian berkuasa di Tunisia adalah penguasa sementara militer. Maka yang sebenarnya terjadi di Tunisia adalah reformasi saja walau nantinya akan dilakukan pembatasan kekuasaan di Tunisia yang selama 23 tahun terakhir terus dikuasai Ben Ali.

Demikian juga di Mesir yang belum lama ini melakukan referendum perubahan konstitusi setelah tumbangnya Presiden Hosni Mubarak oleh aksi massa. Dalam rencana perubahan konstitusinya pascareferendum, di antaranya adalah membatasi kekuasaan seorang presiden Mesir hanya dua kali masa jabatan.

Kalau mau dibandingkan dengan Indonesia, partai berkuasa NDP (Partai Nasional Demokrat) itu adalah Golkar (Golkar pada era Soeharto)-nya Mesir yang juga didukung oleh militer dan hampir terus-menerus memenangi pemilihan umum. Pada 1993 NDP menang 100 persen, demikian pula pada 1999. Dan, tahun 2005 meski tak bulat, masih juga 88,60 persen.

Meski mendapat tekanan dari luar, terutama dari Amerika Serikat pada 2005, toh Hosni Mubarak dan NDP-nya masih berhasil menang meski terpaksa harus mengubah satu pasal dalam konstitusi mereka yang memungkinkan calon presiden Mesir lebih dari satu. Sebelumnya hal seperti itu tidak pernah ada. Dulu hanya satu, na’am (yes). Dan, semuanya harus menjawab na’am.

Maka muncullah pada pemilu tahun 2005 itu partai dari Hizbul Ghad (Partai Hari Esok) dengan kandidat Ayman Nour (7,30 persen) serta Nu’man Guma dengan partai barunya, Hizbul Wafd Al-Jadid, dengan 2,80 persen suara.

Meski demikian, dengan tergusurnya Mubarak melalui aksi massa bulan lalu, toh tak mengubah infrastrukturnya. Telah terjadi reformasi di Mesir. Seperti arti katanya, reformasi diartikan sebagai penataan ulang suatu ketatanegaraan yang berdasarkan landasan lama.