Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Bashar al-Assad Didesak Segera Lakukan Reformasi Total Pemerintahannya

Kompas.com - 29/03/2011, 04:08 WIB

DAMASKUS, SENIN - Parlemen Suriah mendesak Presiden Bashar al-Assad segera menjelaskan secara resmi dan rinci janji-janji reformasi, yang telah mereka umumkan dan akan dijalankan.

Hal itu dilakukan Pemerintah Suriah demi merespons tuntutan aksi unjuk rasa rakyat Suriah selama ini, yang meminta digelar reformasi total pemerintahan di negeri itu.

Menurut salah seorang anggota parlemen, Mohammed Habash, Senin (28/3), desakan itu disampaikan dalam pertemuan antar-anggota parlemen, Minggu malam lalu. Presiden Assad diminta datang ke parlemen untuk memberikan penjelasan.

”Saat itu kami juga bersama-sama memanjatkan doa dan mengheningkan cipta untuk menghormati para korban tewas sepanjang dua minggu kekacauan yang terjadi di negeri ini,” ujar Habash.

Sejak 15 Maret lalu, berkecamuk aksi unjuk rasa, mendesak pergantian dan reformasi total pemerintahan Assad, yang sudah berkuasa selama 11 tahun.

Berbagai aksi damai di sejumlah kota di sana belakangan pecah menjadi kekacauan berdarah, yang berujung jatuhnya korban tewas. Terakhir, dua warga sipil, 10 aparat keamanan, dan dua pria bersenjata, yang tidak diketahui identitasnya, dilaporkan tewas dalam aksi unjuk rasa di kawasan pelabuhan, kota Latakia.

Kondisi keamanan di Suriah dalam beberapa hari terakhir memang dilaporkan semakin parah, terutama dengan makin maraknya laporan kekerasan oleh kelompok bersenjata, seperti kerap dilaporkan terjadi di Latakia. Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperkirakan total korban jiwa yang jatuh hingga saat ini sudah mencapai sekitar 130 orang. Sebagian besar dari mereka tewas dalam kekacauan di kota Daraa, yang terletak di perbatasan Jordania.

Selama ini pihak otoritas Suriah menuduh kelompok garis keras bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Mereka diyakini menyulut kekacauan dengan memanfaatkan sentimen sektarian yang memang masih sangat kental di negeri itu. Populasi mayoritas Suriah berlatar belakang kelompok Sunni, tetapi elite penguasa, militer, dan agen rahasia didominasi oleh minoritas Syiah Alawi, seperti halnya Assad.

Hari Minggu lalu penasihat Presiden Assad, Buthaina Shaaban, menyebut orang nomor satu di Suriah itu akan berpidato di depan rakyatnya dalam beberapa waktu ke depan. Diyakini, Presiden Assad akan mencabut undang-undang darurat, yang sudah diterapkan sejak tahun 1963, pascakudeta yang menjadikan Partai Baath sebagai partai politik berkuasa di Suriah.

Aturan undang-undang darurat Suriah melanggengkan kekuasaan Presiden Assad. Pemerintah berwenang membatasi orang berkumpul, memata-matai komunikasi personal, dan bahkan menyensor pemberitaan media massa. Aturan itu juga melegalkan penangkapan siapa saja yang dicurigai.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com