Hidayat: Serangan Sekutu Ingin Kuasai Minyak Libya

Kompas.com - 27/03/2011, 16:57 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengutarakan, serangan pasukan sekutu yang justru menimbulkan korban masyarakat sipil Libya hanya berdasar pada kepentingan ekonomi negara-negara sekutu.

Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya, menurut Hidayat, ingin menguasai minyak bumi yang banyak tersimpan di tanah Libya. "Sekarang Eropa mengalami resesi ekonomi yang luar biasa karena harus mencari sumber daya ekonomi yang baru," katanya saat menghadiri aksi kepedulian krisis Timur Tengah PKS di Taman Monas, Jakarta, Minggu (27/3/2011).

Menurut Hidayat, dengan menciptakan kondisi perang di Libya, sekutu dapat menambah sumber pemasukan baru melalui penjualan senjata. "Sumber daya ekonomi yang baru itu akan mereka dapatkan kalau mereka sukses menjual senjata. Nah, senjata itu akan terbukti efektif kalau dalam peperangan, harus mereka ciptakan suasana perang. Itulah yang mereka ciptakan di Libya," ujarnya.

Hidayat melanjutkan, tindakan pasukan sekutu yang mengintervensi kedaulatan Libya juga merupakan upaya menguasai minyak Libya. "Nah inilah mereka lakukan untuk menghidupi resesi ekonomi Eropa," ucap Hidayat.

Oleh karena itu, PKS mendesak Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menghentikan serangan sekutu. PKS juga meminta PBB mengontrol serangan sekutu tersebut.

Hari ini ribuan kader dan simpatisan PKS menggelar aksi kepedulian atas krisis Timur Tengah, terutama yang terjadi di Libya. PKS tidak ingin intervensi sekutu di Libya pada akhirnya menguasai sumber daya Libya seperti yang terjadi di Irak.

Seperti diberitakan, Amerika Serikat beserta sekutunya melancarkan serangan ke Libya dengan dalih menyelamatkan warga sipil dari rezim Presiden Libya Moammar Khadafy. Namun, serangan sekutu justru menimbulkan korban warga sipil.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

    Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

    Nasional
    Cek Kedisplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

    Cek Kedisplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

    Nasional
    Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

    Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

    Nasional
    Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

    Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

    Nasional
    ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

    ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

    Nasional
    Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

    Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

    Nasional
    Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

    Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

    Nasional
    Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

    Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

    Nasional
    Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

    Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

    Nasional
    Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

    Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

    Nasional
    Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

    Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

    Nasional
    Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

    Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

    Nasional
    Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

    Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

    7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

    Nasional
    Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

    Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X