Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu RI: Kami Tidak Tersinggung, Silakan Berunding di Tempat Lain

Kompas.com - 26/03/2011, 03:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah RI mempersilakan jika Thailand dan Kamboja batal menggelar perundingan sengketa wilayah perbatasan mereka di Indonesia, seperti disepakati sebelumnya dalam pertemuan antarmenteri luar negeri se-ASEAN di Jakarta, akhir Februari lalu.

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Jumat (25/3), sejak awal kehadiran dan keterlibatan Indonesia dalam upaya penuntasan sengketa itu justru atas undangan kedua negara. Begitu juga terkait dengan permintaan agar Indonesia mengirim tim militernya sebagai pemantau di lokasi sengketa.

Hal itu disampaikan Marty saat ditemui Kompas, menanggapi perkembangan situasi yang terjadi terkait dengan rencana perundingan perbatasan, yang disepakati akan digelar pada 7-8 April setelah mundur dari jadwal awal, 23-24 Maret.

Seperti diwartakan, penolakan muncul dari Menteri Pertahanan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon.

”Harus diingat, sebelum Indonesia masuk, kondisinya, kedua negara baku tembak. Ada korban tewas dan luka serta ribuan warga di perbatasan dipaksa mengungsi. Belum lagi kemungkinan masuknya intervensi luar (Dewan Keamanan PBB), yang akan menjadikan kawasan kita ini seolah bermasalah seperti di kawasan lain. Terkait perundingan, Kamboja saat itu juga sudah tidak mau lagi berunding dengan Thailand, sementara Thailand maunya bilateral,” ujar Marty.

Namun, tutur Marty, setelah Indonesia masuk atas undangan kedua negara tadi, situasi berangsur-angsur kondusif. Kedua negara secara tidak langsung telah sama-sama menjalankan kebijakan gencatan senjata walau tim pemantau TNI masih belum diterjunkan karena masih menunggu pembahasan term of references gelar pasukan selesai.

Menurut Marty, sikap Indonesia menawarkan alternatif tempat dan tanggal pada dua negara itu sekadar untuk ”memprovokasi” mereka segera menggelar perundingan. Jika kemudian muncul pendapat atau keinginan lain, Indonesia menurut dia, tidak merasa perlu tersinggung atau menganggap kesepakatan gagal.

”Ya silakan saja, apakah mau digelar di Thailand, Kamboja, atau negara mana saja. Sepanjang proses perundingan benar digelar, ini berarti misi kami (ASEAN) meredakan konflik terbuka untuk kemudian kembali ke meja perundingan sudah tercapai. Kalau nanti (Indonesia) diundang, kami akan datang. Namun kalau tidak diundang, ya enggak masalah,” ujar Marty.

Lebih lanjut Marty menambahkan, langkah ASEAN dalam menangani sengketa perbatasan antarnegara anggotanya kali ini tercatat akan menjadi preseden bagi setiap masalah serupa pada masa mendatang.

Dengan demikian, kepedulian ASEAN untuk turun tangan dalam setiap persoalan yang dialami anggota-anggotanya bakal menjadi sesuatu yang lazim dan terukur.

Sebelumnya diwartakan, kedua negara saling memperebutkan wilayah seluas 4,6 kilometer persegi yang berada di sekitar kompleks Candi Preah Vihear. Pada tahun 2008, candi itu ditetapkan menjadi warisan dunia. Sengketa sempat memanas awal Februari lalu ketika militer kedua negara saling serang, yang menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan orang terluka, sementara ribuan penduduk di sekitar lokasi terpaksa mengungsi.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Mohammad Hatta, di Bangkok menjelaskan, Pemerintah Thailand sepertinya masih punya masalah internal terkait dengan sengketa perbatasan ini.(DWA/tra)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com