Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Masalah Bangsa, Bukan Masalah TW

Kompas.com - 14/03/2011, 23:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberitaan The Age dan The Sydney Morning Herald (TSMH) sama sekali tidak berdasar dan jauh dari akurasi. Pengusaha nasional Tomy Winata menyatakan, berita dua koran Australia yang dikutip dari WikiLeaks itu bukan hanya merugikan dirinya dan perusahaan yang dibangunnya selama 35 tahun, melainkan juga bangsa dan negara.

"Kalau hanya menyangkut Tomy Winata dan keluarganya, tidak masalah. Tapi, ini adalah masalah bangsa," kata Tomy Winata dalam siaran pers yang diterima media massa, Senin (14/3/2011) tengah malam.

Karena itu, Tomy Winata mengimbau pers nasional untuk tidak ikut mengembangkan berita yang tidak akurat, berpotensi menghancurkan perusahaan, dan melecehkan bangsa. Ia mengaku sudah mengirimkan hak jawab kepada dua media Australia itu.

Meski saat ini belum ada dampak terhadap perusahaan, kata Tomy, langkah antisipasi harus segera diambil. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa berita buruk mengenai figur pengusaha dapat berakibat buruk terhadap operasional perusahaan.

Karena itu, kata Tomy, pihaknya harus bergerak cepat sebelum rumah terbakar, berbagai upaya pencegahan harus dilakukan terlebih dahulu. Sangat terlambat bila baru mulai bergerak setelah rumah terbakar.

Saat ini sejumlah perusahaan Grup Artha Graha sudah go public dan menjadi perusahaan terbuka. Artha Graha juga mengembangkan Artha Graha Network dan Artha Graha Peduli di 80 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Lebih dari satu juta orang menggantungkan hidup di Artha Graha.

"Kalau ada snow ball dan pemberitaan tidak berdasar ini dan para mitra usaha kami menunda keputusan atau membatalkan berbagai transaksi bisnis, perusahaan bisa celaka. Karena itu, saya mohon agar isu ini tidak dikembangkan. Kalau saya harus menjilat sepatu Anda agar sejuta lebih orang tetap mendapatkan nafkah, saya rela. Bagi saya, kepentingan nusa dan bangsa jauh lebih penting dari harga diri saya dan keluarga," ungkap Tomy.

Kedekatan konstitusional
Tomy menegaskan, dia tidak pernah memberikan dana kepada pejabat mana pun lewat siapa pun. Ia tidak pernah memberikan uang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara seperti dituduhkan media Australia. Hubungannya dengan Presiden adalah hubungan rakyat dengan kepala pemerintahan dan kepala negara.

"Kalau orang bilang dekat, saya nyatakan, ya, dekat secara konstitusional. Hubungan kedekatan sebatas hubungan presiden dan rakyat. Kalau dipanggil, saya datang. Tapi, itu sangat jarang," paparnya.

Sejak Presiden Soeharto hingga Presiden SBY, demikian Tomy, kedekatannya dengan pimpinan tertinggi negara ini sama saja. Ia berprinsip, siapa pun presiden, setiap warga negara wajib tunduk kepada pemimpinnya yang sudah dipilih secara konstitusional.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com