Ini Masalah Bangsa, Bukan Masalah TW

Kompas.com - 14/03/2011, 23:54 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberitaan The Age dan The Sydney Morning Herald (TSMH) sama sekali tidak berdasar dan jauh dari akurasi. Pengusaha nasional Tomy Winata menyatakan, berita dua koran Australia yang dikutip dari WikiLeaks itu bukan hanya merugikan dirinya dan perusahaan yang dibangunnya selama 35 tahun, melainkan juga bangsa dan negara.

"Kalau hanya menyangkut Tomy Winata dan keluarganya, tidak masalah. Tapi, ini adalah masalah bangsa," kata Tomy Winata dalam siaran pers yang diterima media massa, Senin (14/3/2011) tengah malam.

Karena itu, Tomy Winata mengimbau pers nasional untuk tidak ikut mengembangkan berita yang tidak akurat, berpotensi menghancurkan perusahaan, dan melecehkan bangsa. Ia mengaku sudah mengirimkan hak jawab kepada dua media Australia itu.

Meski saat ini belum ada dampak terhadap perusahaan, kata Tomy, langkah antisipasi harus segera diambil. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa berita buruk mengenai figur pengusaha dapat berakibat buruk terhadap operasional perusahaan.

Karena itu, kata Tomy, pihaknya harus bergerak cepat sebelum rumah terbakar, berbagai upaya pencegahan harus dilakukan terlebih dahulu. Sangat terlambat bila baru mulai bergerak setelah rumah terbakar.

Saat ini sejumlah perusahaan Grup Artha Graha sudah go public dan menjadi perusahaan terbuka. Artha Graha juga mengembangkan Artha Graha Network dan Artha Graha Peduli di 80 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Lebih dari satu juta orang menggantungkan hidup di Artha Graha.

"Kalau ada snow ball dan pemberitaan tidak berdasar ini dan para mitra usaha kami menunda keputusan atau membatalkan berbagai transaksi bisnis, perusahaan bisa celaka. Karena itu, saya mohon agar isu ini tidak dikembangkan. Kalau saya harus menjilat sepatu Anda agar sejuta lebih orang tetap mendapatkan nafkah, saya rela. Bagi saya, kepentingan nusa dan bangsa jauh lebih penting dari harga diri saya dan keluarga," ungkap Tomy.

Kedekatan konstitusional
Tomy menegaskan, dia tidak pernah memberikan dana kepada pejabat mana pun lewat siapa pun. Ia tidak pernah memberikan uang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara seperti dituduhkan media Australia. Hubungannya dengan Presiden adalah hubungan rakyat dengan kepala pemerintahan dan kepala negara.

"Kalau orang bilang dekat, saya nyatakan, ya, dekat secara konstitusional. Hubungan kedekatan sebatas hubungan presiden dan rakyat. Kalau dipanggil, saya datang. Tapi, itu sangat jarang," paparnya.

Sejak Presiden Soeharto hingga Presiden SBY, demikian Tomy, kedekatannya dengan pimpinan tertinggi negara ini sama saja. Ia berprinsip, siapa pun presiden, setiap warga negara wajib tunduk kepada pemimpinnya yang sudah dipilih secara konstitusional.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan Secara Transparan

    KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan Secara Transparan

    Nasional
    Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

    Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

    Nasional
    Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

    Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

    Nasional
    Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

    Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

    Nasional
    121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

    121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

    Nasional
    ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

    ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

    Nasional
    Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

    Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

    Nasional
    Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

    Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

    Nasional
    Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

    Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

    Nasional
    Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

    Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

    Nasional
    BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

    BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

    Nasional
    75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

    75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

    Nasional
    'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

    "Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

    Nasional
    Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

    Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

    Nasional
    75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

    75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X