Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Masalah Bangsa, Bukan Masalah TW

Kompas.com - 14/03/2011, 23:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberitaan The Age dan The Sydney Morning Herald (TSMH) sama sekali tidak berdasar dan jauh dari akurasi. Pengusaha nasional Tomy Winata menyatakan, berita dua koran Australia yang dikutip dari WikiLeaks itu bukan hanya merugikan dirinya dan perusahaan yang dibangunnya selama 35 tahun, melainkan juga bangsa dan negara.

"Kalau hanya menyangkut Tomy Winata dan keluarganya, tidak masalah. Tapi, ini adalah masalah bangsa," kata Tomy Winata dalam siaran pers yang diterima media massa, Senin (14/3/2011) tengah malam.

Karena itu, Tomy Winata mengimbau pers nasional untuk tidak ikut mengembangkan berita yang tidak akurat, berpotensi menghancurkan perusahaan, dan melecehkan bangsa. Ia mengaku sudah mengirimkan hak jawab kepada dua media Australia itu.

Meski saat ini belum ada dampak terhadap perusahaan, kata Tomy, langkah antisipasi harus segera diambil. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa berita buruk mengenai figur pengusaha dapat berakibat buruk terhadap operasional perusahaan.

Karena itu, kata Tomy, pihaknya harus bergerak cepat sebelum rumah terbakar, berbagai upaya pencegahan harus dilakukan terlebih dahulu. Sangat terlambat bila baru mulai bergerak setelah rumah terbakar.

Saat ini sejumlah perusahaan Grup Artha Graha sudah go public dan menjadi perusahaan terbuka. Artha Graha juga mengembangkan Artha Graha Network dan Artha Graha Peduli di 80 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Lebih dari satu juta orang menggantungkan hidup di Artha Graha.

"Kalau ada snow ball dan pemberitaan tidak berdasar ini dan para mitra usaha kami menunda keputusan atau membatalkan berbagai transaksi bisnis, perusahaan bisa celaka. Karena itu, saya mohon agar isu ini tidak dikembangkan. Kalau saya harus menjilat sepatu Anda agar sejuta lebih orang tetap mendapatkan nafkah, saya rela. Bagi saya, kepentingan nusa dan bangsa jauh lebih penting dari harga diri saya dan keluarga," ungkap Tomy.

Kedekatan konstitusional
Tomy menegaskan, dia tidak pernah memberikan dana kepada pejabat mana pun lewat siapa pun. Ia tidak pernah memberikan uang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara seperti dituduhkan media Australia. Hubungannya dengan Presiden adalah hubungan rakyat dengan kepala pemerintahan dan kepala negara.

"Kalau orang bilang dekat, saya nyatakan, ya, dekat secara konstitusional. Hubungan kedekatan sebatas hubungan presiden dan rakyat. Kalau dipanggil, saya datang. Tapi, itu sangat jarang," paparnya.

Sejak Presiden Soeharto hingga Presiden SBY, demikian Tomy, kedekatannya dengan pimpinan tertinggi negara ini sama saja. Ia berprinsip, siapa pun presiden, setiap warga negara wajib tunduk kepada pemimpinnya yang sudah dipilih secara konstitusional.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com