Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kiemas Enggan Tanggapi Berita The Age

Kompas.com - 11/03/2011, 20:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai PDI-Perjuangan, Taufiq Kiemas enggan berkomentar mengenai pemberitaan di harian Australia, The Age bertajuk "Yudhoyono Abused Power" yang menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintervensi kasus dugaan korupsi oleh Kiemas.

"Saya tidak mau menanggapi sumber spekulatif kecuali sumber yang kredibel," ujar Kiemas yang juga suami dari mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri yang disampaikan melalui staf ahlinya, Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Seperti diketahui, harian The Age memuat nama Kiemas berdasarkan informasi dalam situs WikiLeaks. Situs milik Julian Assange itu membocorkan kawat-kawat diplomasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang memuat informasi mentah mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Yudhoyono.

Disebutkan bahwa Yudhoyono segera setelah menjadi Presiden pada 2004 meminta Hendarman Supandji yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya (Megawati)".

Terkait hal itu, Kiemas mengaku belum membaca harian The Age yang mengutip namanya. Kiemas pun menyerahkan lebih lanjut persoalan keterkaitan namanya itu kepada DPP PDI-P. "Kalau mau diskusi lebih dalam silahkan tanya ke Sekjen (Sekretaris Jenderal PDI-P), Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, Trimedya Pandjaitan," ucapnya.

Di lain kesempatan, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri menyampaikan protes keras kepada pemerintah Amerika Serikat atas bocornya informasi terkait pemerintahan Indonesia ke WikiLeaks. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa meminta Dubes AS, Scot Marciel mengklarifikasi informasi tersebut.

Marty menilai, apa yang disampaikan di dua harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald pada Jumat (11/3/2011) bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Canbera, Australia itu mengancam kepentingan nasional.

Hari ini, pemerintah AS melalui duta besarnya menyampaikan keterangan resmi bersamaan dengan Marty di Kementrian Luar Negeri. Pemerintah AS menyampaikan penyesalannya yang mendalam dan menyatakan bahwa informasi di WikiLeaks terkait Yudhoyono tidak dapat dijadikan bukti yang benar.

"Laporan tersebut bukan mengeskpresikan kebijakan maupun putusan akhir dari kebijakan dan tidak bisa dijadikan bukti yang benar. Dokumen tersebut tidak bisa dilihat berdiri sendiri atau mewakili sikap pemerintah AS," kata Scot.

Seperti diberitakan, informasi WikiLeaks yang dikutip The Age juga mengatakan bahwa Yudhoyono menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik, dan setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

WikiLeaks juga merinci bagaimana mantan wakil Presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan membayar jutaan dollar AS sebagai uang suap agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Kawat-kawat itu juga mengungkapkan bahwa istri Presiden Yudhoyono, Kristiani Herawati dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com