JK: Saya Bisa Pertanggungjawabkan

Kompas.com - 11/03/2011, 10:25 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain menyebut Presiden Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan, koran The Age Australia, Jumat (11/3/2011), juga menuduh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membayar jutaan dollar AS untuk memenangi suara dalam Kongres Partai Golkar pada Desember 2004.

"Dalam Kongres yang dihadiri 3.000 peserta perlu akomodasi dan apalagi menggunakan uang sendiri. Saya kira itu bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya yang menang (dalam Kongres) itu membantu peserta kongres untuk tiket pulang dan hotel dan itu kita bantu," kata Jusuf Kalla ketika dikonfirmasi Tribunnews dari Jakarta, Jumat (11/03/2011).

Dalam koran yang mengutip pesan rahasia diplomatik Amerika Serikat menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Pesan diplomatik AS diperoleh dari WikiLeaks dan diperoleh secara khusus untuk The Age. Laporan tersebut menyebutkan, setelah menjadi presiden pada tahun 2004, SBY ikut campur tangan dalam kasus yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Taufik dilaporkan telah menggunakan kekuasaannya lewat partai yang dipimpin istrinya. Partai terbesar kedua di parlemen Indonesia itu dimanfaatkan untuk berlindung dari penuntutan yang digambarkan diplomat Amerika Serikat sebagai legenda korupsi selama Megawati memimpin.

Baca: Syahrini: "Naudzubillah..." Semoga Tak Terjadi kepada Saya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

    Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

    Nasional
    Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

    Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

    Nasional
    Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

    Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

    Nasional
    Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

    Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

    Nasional
    BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

    BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

    Nasional
    Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

    Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

    Nasional
    Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

    Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

    Nasional
    UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

    UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

    Nasional
    Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

    Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

    Nasional
    Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

    Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

    Nasional
    Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

    Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

    Nasional
    Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

    Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

    Nasional
    Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

    Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

    Nasional
    Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

    Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

    Nasional
    Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

    Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.