KOMPAS.com — Pemerintah Perancis mengakui, Dewan Nasional Libya sebagai pemerintahan sah di Libya. Menurut warta AP dan AFP pada Kamis (10/3/2011), pengumuman pengakuan itu dilakukan kantor Presiden Nicolas Sarkozy sehari setelah anggota parlemen Eropa mendesak Uni Eropa mengakui pemberontakan.
Kepala Bidang Luar Negeri Uni Eropa Baroness Ashton mengatakan, dia tidak diberi mandat untuk mengambil keputusan sendiri. Utusan Dewan Nasional Libya (DNL) telah melobi Eropa untuk meraih dukungan mereka. Sejumlah diplomat Uni Eropa mengatakan, "Kami perlu melihat siapa mereka dan apakah mereka benar-benar mewakili oposisi."
Mereka menambahkan, penting sekali bekerja sama dengan Liga Arab.
Perancis mengatakan akan mengirim duta besarnya ke Benghazi. Perkembangan ini terjadi setelah Presiden Sarkozy bertemu dua wakil DNL yang bermarkas di Benghazi.