NATO Belum Sepakat Intervensi Libya

WASHINGTON, KOMPAS.com — Para pejabat tinggi pertahanan AS, Selasa, mengatakan, negara-negara NATO belum sepakat menggelar intervensi militer ke Libya. Pihak AS juga menyatakan bahwa memaksakan penerapan zona larangan terbang di atas wilayah Libya akan menimbulkan kerumitan yang ”luar biasa”.

”Tidak ada kesatuan dalam NATO tentang penggunaan kekuatan bersenjata,” kata Menteri Pertahanan AS Robert Gates dalam konferensi pers bersama dengan pejabat tinggi militer AS, Laksamana Mike Mullen. Berbagai opsi yang telah dibicarakan di pers serta di tempat lain juga memiliki konsekuensi dan efek kedua dan ketiga sehingga opsi-opsi itu juga perlu dipertimbangkan secara sangat hati-hati.

Mullen, Ketua Gabungan Kepala Staf AS, mengatakan, semua opsi akan diteliti. Namun, ia juga menyatakan kecemasan tentang potensi zona larangan terbang di Libya. ”Ini merupakan operasi yang luar biasa kompleks untuk diatur,” kata Mullen.

Laksamana bintang empat itu setuju dengan sebuah penilaiannya yang telah disuarakan sebelumnya oleh Kepala Komando Sentral AS Jenderal James Mattis yang mengatakan bahwa penerapan zona larangan terbang akan memerlukan, pertama, pengeboman pertahanan radar dan rudal di Libya.

Gates menegaskan, ia telah menyetujui pengerahan sejumlah kapal perang, termasuk USS Kearsarge yang merupakan kapal tempur amfibi berlayar menuju Libya. Dikatakan, kapal USS Kearsarge akan segera melewati Terusan Suez dari Laut Merah.

Namun, dia mengatakan, adanya intervensi di luar misi bantuan kemanusiaan harus mempertimbangkan efek terhadap perang pimpinan AS di Afganistan serta kemungkinan munculnya persepsi bermusuhan di wilayah itu tentang aksi militer AS.

”Kami juga harus memikirkan penggunaan militer AS di negara lain di Timur Tengah,” kata Gates yang merupakan mantan analis dan Direktur Central Intelligence Agency (CIA).