Mundur, 2 Menteri Bekas Tokoh Oposisi

TUNIS, KOMPAS.com — Tiga menteri Tunisia mengundurkan diri, Selasa (1/3/2011), meninggalkan pemerintah sementara setelah Presiden Zine El Abidine Ben Ali digulingkan, Januari lalu.

Pengunduran diri baru itu berarti bahwa dalam kurun waktu 72 jam, perdana menteri dan lima menteri sekarang telah mengundurkan diri. Ini krisis politik terburuk di Tunisia sejak Zine El Abidine Ben Ali dijatuhkan.

Satu sumber yang dekat dengan pemerintah mengatakan, Perdana Menteri baru, Beji Caid Sebsi, pekan ini akan mengumumkan pembentukan dewan perwakilan yang tugasnya menyusun kembali konstitusi sebelum pemilihan umum.

Pengunduran diri para menteri dan langkah pembaruan dapat meringankan tekanan pada pemerintah, tetapi tidak jelas apakah itu akan cukup bagi pemerintah sementara untuk selamat.

Para menteri yang mengundurkan diri pada Selasa itu termasuk Menteri Pembangunan Daerah Ahmed Nejib Chebbi dan Menteri Pendidikan Tinggi Ahmed Ibrahim.

Keduanya adalah tokoh oposisi yang masuk ke pemerintahan setelah Ben Ali terguling. Menteri ketiga yang mundur adalah Elyes Jouini. Ia memegang Kementerian Pembaruan Ekonomi.

Tunisia berjuang memulihkan stabilitas sejak Ben Ali, yang telah berkuasa selama 23 tahun, melarikan diri ke Arab Saudi pada Januari lalu.

Revolusi itu memberikan inspirasi pada pergolakan di bagian lain dunia Arab, yang juga sudah menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak di Mesir dan kini menekan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, untuk turun setelah 40 tahun lebih berkuasa.

Namun di sisi lain, kekerasan dan demonstrasi besar masih melanda Tunisia pasca-Ben Ali, yang menambah tekanan terhadap pemerintah sementara negara itu.

Pemerintah Tunisia juga mengumumkan telah mengizinkan gerakan politik Islam, Ennahda, untuk membentuk partai politik. Hal ini disampaikan kantor berita resmi, TAP, Selasa.

Tindakan itu akan memungkinkan Ennahda, gerakan Islam moderat yang telah dilarang selama dua dasawarsa pada masa pemerintahan Ben Ali, untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang. Di sisi lain, ini diharapkan dapat membantu meningkatkan citra pemerintah sementara di mata rakyatnya.