Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sultan: Demokrasi Kita Kebarat-baratan!

Kompas.com - 01/03/2011, 16:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyadari bahwa wajah demokrasi Indonesia berubah ketika pembahasan tentang keistimewaan Yogyakarta yang akan dituangkan dalam UU dimulai kembali. Sultan menilai, wajah demokrasi di Indonesia mulai kebarat-baratan sehingga menafikan ciri demokrasi Indonesia sebenarnya, yaitu prinsip kekeluargaan dan sila keempat Pancasila, 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'.

"Saat ini ada semacam hegemony of meaning yang mendefinisikan bahwa satu-satunya metode rekrutmen yang demokratis melalui pemilihan secara langsung. Euforia pemilihan telah meminggirkan kekhasan demokrasi Indonesia yang berbasis pada prinsip kekeluargaan. Wajah demokrasi Indonesia serta-merta bermetamorfosa menjadi weternistik (kebarat-baratan)," papar Sultan di depan anggota Komisi II DPR RI, Selasa (1/3/2011).

Menurut Sultan, demokrasi merupakan dimensi humanitas atau kebudayaan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Substansi demokrasi seharusnya selalu dijaga agar memuat nilai-nilai dan prinsip dasar dari perilaku budaya masyarakat sebagai tempat diselenggarakannya demokrasi itu.

Sultan mengakui dan menyadari, banyak pihak yang menilai bahwa segala yang selama ini berjalan di DI Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman dan demokratisasi. Namun, dengan merujuk pada filosofi vox populi vox dei, Sultan mengatakan, ukuran demokrasi seharusnya berpijak pada kepentingan dan kehendak rakyat.

"Bila melihat realita dinamika mayarakat DIY yang sebagian besar masih menginginkan praktik yang telah berjalan selama ini tetap dipertahankan, maka seharusnya keinginan tersebut diakomodasikan. Dalam perspektif ini, demokrasi tidak semata-mata berbicara mengenai kebebasan memilih dan dipilih, tetapi demokrasi harus bisa mengakomodir aspirasi rakyat," tandasnya.

Oleh karena itu, Sultan menilai bahwa pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY selama ini dapat dikatakan telah berjalan demokratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com