Pemimpin Kosovo Terlibat Mafia

Jakarta, kompas - Pemerintah Serbia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menggelar penyelidikan kriminal terhadap dugaan keterlibatan Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci dalam mafia perdagangan organ tubuh manusia sejak sebelum konflik Kosovo meletus hingga kini.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic kepada Kompas di Jakarta, Senin (28/2). Jeremic berada di Jakarta dalam rangkaian kunjungan ke empat negara di Asia Tenggara, yakni Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

Jeremic mengatakan, tuduhan Thaci terlibat dalam organisasi kriminal tersebut tidak berasal dari Serbia, tetapi dari hasil penyelidikan Dewan Eropa (organisasi kerja sama antarnegara, yang beranggotakan 47 negara Eropa).

Dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan Eropa, 7 Januari, itu disebutkan, Hashim Thaci dulu adalah pemimpin Grup Drenica, kelompok elite yang berkuasa di dalam Tentara Pembebasan Kosovo (KLA). Kelompok tersebut terlibat dalam berbagai tindak kejahatan terorganisasi, mulai dari perdagangan narkotika, penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan seks, hingga perdagangan organ manusia untuk transplantasi.

”Sejak sebelum, selama, dan setelah konflik Kosovo tahun 1999, warga sipil Serbia diculik, dibunuh, organ mereka diambil, dan dijual ke pasar gelap oleh para pengikut Kosovo, yang terlibat dalam jaringan kelompok kriminal terorganisasi, yang dipimpin Perdana Menteri Kosovo saat ini,” tutur Jeremic. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai ”salah satu kejahatan perang paling mengejutkan dalam sejarah dunia”.

Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE), yang beranggotakan semua anggota parlemen di negara-negara Eropa, mengeluarkan resolusi.

Dalam resolusi yang disepakati secara aklamasi pada 25 Januari tersebut, PACE mendesak semua anggota Uni Eropa dan negara-negara Eropa lain untuk memberikan dukungan penuh kepada Misi Aturan Hukum Uni Eropa di Kosovo (EULEX) untuk melakukan penyelidikan lanjutan melawan jaringan organisasi kriminal ini.

Jeremic mengatakan, pihaknya saat ini juga sedang mendesak PBB agar segera menggelar penyelidikan pidana terhadap para tertuduh penjahat perang di Kosovo dan segera membawa mereka ke pengadilan. ”Kami masih bekerja sama dengan para anggota Dewan Keamanan PBB untuk menentukan mekanisme yudisial yang paling tepat. Keputusan ada di tangan Dewan Keamanan PBB. Kami berharap keputusan itu akan diambil dalam beberapa bulan mendatang,” papar Jeremic.

Dugaan keterlibatan para petinggi Kosovo dalam organisasi kriminal tersebut sebenarnya sudah ada sejak awal dekade 2000-an. Namun, penyelidikan serius tidak pernah dilakukan otoritas internasional yang bertanggung jawab terhadap daerah konflik itu karena kurangnya personel serta kerumitan situasi politik dan keamanan waktu itu.

Serbia di bawah Presiden Slobodan Milosevic melancarkan genosida etnik Albania-Kosovo untuk memadamkan pemberontakan di Kosovo pada akhir 1990-an. Negara-negara Barat yang tergabung dalam NATO berusaha mengakhiri kekejaman Milosevic ini dengan ikut campur melawan pasukan Serbia, membantu perjuangan KLA.