Korea Utara Cemas
Dengan begitu, teramat sulit untuk mengharapkan internet dan media massa mampu mengartikulasi, apalagi sampai mengorganisasikan ”kemarahan” dan ”kekecewaan” rakyat untuk melawan rezim yang berkuasa.
”Untuk saat ini nyaris kecil sekali kemungkinan revolusi, seperti di Mesir dan Tunisia, juga bisa terjadi di Korut. Pyongyang sangat mengontrol informasi dari luar, termasuk akses internet. Mereka juga memblokade sumber-sumber informasi lain tentang dunia luar,” ujar Jang Jin Seong, seorang pembelot Korut.
Sikap pesimistis yang sama juga disuarakan Yang Moo-jin, pakar studi Korut dari Universitas Seoul. Menurut dia, kalangan militer Korut pun sulit diharapkan menjadi penggerak.
Militer tak mungkin melakukan kudeta melawan pemerintah mengingat loyalitas mereka sangat kuat terhadap rezim pimpinan Kim Jong Il.
”Tidak ada jaringan kerja masyarakat sipil yang bisa mentransformasikan kekecewaan publik menjadi sebuah gerakan antipemerintah yang solid. Padahal, saya yakin pemerintah di sana terus mengawasi dengan ketat perkembangan yang terjadi di dunia. Kondisi itu bisa berdampak kontrol mereka atas rakyat Korut semakin ketat,” ujar Yang.
Lima lembaga bantuan dunia mengeluarkan peringatan kemungkinan bahaya kelaparan dan kekurangan gizi parah di Korut. Peristiwa sama pernah terjadi tahun 1990-an. Saat itu sedikitnya dua juta warga Korut tewas kelaparan.
Peringatan dikeluarkan menyusul kunjungan kelima lembaga itu keliling wilayah Korut selama seminggu atas undangan Pyongyang. Mereka adalah Christian Friends of Korea, Global Resource Services, Mercy Corps, Samaritan’s Purse, dan World Vision.
Dari pantauan mereka ke rumah penduduk, rumah sakit, dan penampungan yatim piatu diketahui, kelaparan dan kekurangan gizi telah terjadi di mana-mana.
Salah satu penyebab utama kelaparan adalah Korut mengalami gagal panen menyusul cuaca ekstrem di sana. Diketahui pula tidak sedikit rakyat Korut beralih mencari dan memakan rumput dan tumbuhan liar lain.
Sebelumnya, Pyongyang memang pernah meminta bantuan pangan dari sejumlah negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan sampai membentuk tim khusus pakar internasional untuk memantau negara itu.
Terpopuler
Now Trending
