Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evakuasi WNI di Libya Lebih Sulit

Kompas.com - 24/02/2011, 20:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Satuan Tugas Evakuasi WNI di Libya, Hassan Wirajuda, memperkirakan bahwa upaya evakuasi WNI di Libya lebih sulit dibandingkan dengan evakuasi WNI di Mesir. "Kesan saya, walaupun pemerintah Mubarak di Mesir mengalami tekanan politik krisis yang intensif, tetapi pemerintahannya masih jalan, kedutaan masih berfungsi. Berurusan dengan Mesir sangat responsif. Saya enggak yakin hal yang sama terjadi di Libya," kata Hassan yang juga Ketua Satgas Evakuasi WNI di Mesir itu seusai mengikuti rapat koordinasi terkait evakuasi WNI di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Menurut Hassan, institusi-institusi pemerintahan di Mesir masih bekerja meski aksi massa untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak tengah berlangung. Dengan demikian, Kedutaan Besar RI tetap mudah berhubungan dengan mereka untuk mendapat bantuan fasilitas evakuasi. "Masih bisa minta jasa baik Mesir," ujar Hassan.

Berbeda dengan kondisi di Libya saat ini. Selain institusi pemerintahan di Libya kurang responsif, Pemerintah Indonesia juga mengalami kesulitan dalam menghubungi KBRI di sana. "Komunikasi telepon, internet, BlackBerry, misalnya, ke Mesir sempat ada gangguan, kemudian pulih. Namun, di Libya, tidak mudah berhubungan telepon dengan kedutaan. Itu tidak kita alami di Mesir," tuturnya.

Selain itu, lanjut Hassan, WNI di Mesir yang lebih banyak jumlahnya juga mempermudah pemerintah mengumpulkan WNI. Berbeda dengan di Libya. Sebanyak 870 WNI di Libya tersebar di banyak titik. "Di Mesir warga kita jauh lebih banyak, 6.200 orang. Untuk mengumpulkan 400 orang, untuk naik dalam satu pesawat, lebih gampang. Libya dengan 870, dan tersebar, harus jeli betul, informasi itu," ungkap Hassan.

Adapun di Libya, tambah Hassan, sebagian WNI baru terkumpul di dua titik. Pertama, sebanyak 210 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang direkrut perusahaan konstruksi Indonesia, PT Wijaya Karya, untuk pembuatan jalan raya dan jembatan di Libya berkumpul di lima kilometer dari kota Tripoli, tempat aksi massa terkonsentrasi.

Kedua, sebanyak 130 mahasiswa terkumpul di asrama universitas setempat. "Tapi sebaran relatif bisa kita baca. Kita terus baca perkembangannya, kita pastikan, agar kita bisa tentukan pesawat jenis apa yang akan digunakan, daya angkutnya," ucap Hassan.

Dia juga menyampaikan, melihat perkembangan kondisi di Libya, pemerintah merasa perlu segera mengevakuasi 870 WNI di sana. Adapun WNI yang kemungkinan akan dievakuasi lebih dulu adalah 210 TKI PT Wijaya Karya, mengingat jumlahnya yang cukup besar dan telah terkumpul di satu lokasi sehingga lebih mudah dievakuasi.

"Tapi seperti dikatakan transportasi ke airport masih jadi masalah. Saya berharap tidak sampai seminggu (sudah dievakuasi)," ujar Hassan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

    Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

    Nasional
    ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

    ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

    Nasional
    Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

    Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

    Nasional
    Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

    Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

    Nasional
    Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

    Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

    Nasional
    ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

    ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

    Nasional
    Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

    Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

    Nasional
    Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

    Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

    Nasional
    Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

    Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

    Nasional
    Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

    Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

    Nasional
    Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

    Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

    Nasional
    UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

    UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

    Nasional
    Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

    Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

    Nasional
    MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

    MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

    Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    Terpopuler

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com