Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (22/2).
Dalam pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa tersebut hadir Menlu Kamboja Hor Namhong, Menlu Thailand Kasit Piromya, Menlu Singapura George Yeo, dan Menlu merangkap Wakil Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith.
Dalam jumpa pers, Marty mengungkapkan, Indonesia diminta kedua pihak yang bersengketa untuk mengirimkan tim pemantau (observer) ke lokasi sengketa. Setiap tim beranggotakan 15-20 orang, yang terdiri atas personel militer dan sipil, dan akan ditempatkan di setiap sisi perbatasan kedua negara.
”Ini perkembangan menarik karena belum pernah terjadi, ada tim pengamat dari satu negara yang ditempatkan di kedua sisi perbatasan,” tutur Marty, sambil menambahkan, dalam hal ini Indonesia bertindak dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN.
Meski mengakui sebagian besar anggota tim adalah personel militer, Marty menegaskan, tim tersebut bukan pasukan penjaga perdamaian dan tak akan dipersenjatai. Mandat yang diberikan kepada tim pemantau adalah untuk ”membantu dan mendukung” semua pihak dalam menghormati komitmen untuk menghindari terjadinya bentrokan bersenjata lagi.
Tim pemantau juga ditugaskan memantau dan melaporkan setiap perkembangan, keluhan, dan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata kepada semua pihak melalui Indonesia sebagai Ketua ASEAN. ”Dengan adanya pihak ketiga di lokasi, akan ada kepastian siapa yang memulai bentrokan duluan,” tutur Menlu Thailand Kasit Piromya dalam wawancara terpisah seusai pertemuan itu.
Marty belum bisa memastikan kapan tim pemantau diberangkatkan dan sampai kapan akan bertugas di sana. Sementara Piromya mengatakan, tim pemantau akan bertugas di daerah sengketa sampai Thailand dan Kamboja mencapai kesepakatan final soal sengketa ini.
Di Phnom Penh, PM Kamboja Hun Sen menyambut baik keputusan pengiriman tim pemantau itu. ”Mereka (tim pemantau) boleh melakukan inspeksi di mana pun dan kapan pun mereka mau,” ujar Hun Sen.
Selanjutnya, sengketa perbatasan kedua negara akan dibicarakan secara bilateral, dengan Indonesia diharapkan menjadi fasilitator. ”Dalam pembicaraan tadi ada pemahaman bahwa pertemuan bilateral itu akan digelar di Indonesia,” ungkap Marty.
Pasukan Kamboja dan Thailand baku tembak di sekitar lokasi Candi Preah Vihear yang menjadi sengketa, 4-7 Februari lalu. Sebelas orang tewas, terdiri dari 8 tentara Kamboja dan 3 tentara Thailand, serta belasan orang luka-luka dalam bentrokan bersenjata itu.
Candi Preah Vihear ditetapkan Mahkamah Internasional menjadi milik Kamboja pada 1962, tetapi perbatasan kedua negara di sekitar candi itu tak pernah ditentukan secara pasti dan menjadi sumber sengketa.