Gagalnya Sistem Politik Khadafy

Meletupnya aksi massa antirezim Moammar Khadafy di Libya, sepekan terakhir, menguak kegagalan sistem politik kerakyatan yang diperkenalkan Khadafy sejak Maret 1977. Berbagai pihak di kalangan pemerintahan Libya sama sekali tidak menyangka gerakan massa prodemokrasi begitu cepat menular dari Tunisia dan Mesir ke Libya.

Gerakan massa antirezim Khadafy meletup sejak Senin pekan lalu, yakni hanya beberapa hari setelah kemenangan revolusi rakyat di Mesir yang berhasil menumbangkan rezim Hosni Mubarak pada Jumat 11 Februari lalu.

Aksi unjuk rasa anti-Khadafy di kota Benghazi, yang terletak tak jauh dari perbatasan Mesir, cukup layak disebut terinspirasi oleh revolusi rakyat di Mesir saat ini. Libya secara historis tak terpisahkan dari perkembangan di Mesir. Khadafy, ketika melakukan kudeta terhadap Raja Idris tahun 1969, terinspirasi oleh aksi kudeta Gamal Abdel Nasser dan kawan-kawan terhadap Raja Farouk tahun 1952.

Otoritas Libya kini sangat mencemaskan kota-kota di bagian timur negeri itu yang tak jauh dari perbatasan dengan Mesir, seperti Benghazi, Tobruk, dan Bayda, terjangkit revolusi seperti di Mesir.

Bagi rakyat Libya, masalah ekonomi memang tidak seburuk yang dialami rakyat Mesir, Tunisia, Yaman, dan Aljazair. Namun, secara kehidupan politik, rakyat Libya bisa lebih buruk dibandingkan dengan rakyat Mesir, Yaman, dan Aljazair.

Sejauh ini gerakan anti-Khadafy memang lebih menggulirkan isu politik daripada ekonomi.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemerintahan Khadafy memberikan konsesi terhadap tuntutan rakyatnya itu.

Khadafy pun tampak tidak mengindahkan komunike yang ditandatangani 213 tokoh Libya dari berbagai kalangan yang berasal dari aktivis politik, dokter, pengacara, pengusaha, wartawan, mantan duta besar, dosen, pegawai negeri, dan insinyur. Mereka menamakan sebagai korban perang Chad. Libya dan Chad pernah terlibat perang perbatasan pada tahun 1980-an.

Mereka menuntut hak rakyat Libya mengungkapkan pendapatnya melalui aksi unjuk rasa damai tanpa ada ancaman kekerasan dari rezim.

Mereka juga menuntut dilakukan peralihan kekuasaan secara damai di Libya dalam upaya membawa ke arah menjadi negara yang terbuka dan pluralis serta menganut sistem multipartai.