Arab Saudi Ringkus Para Pendiri Partai

JEDDAH, KOMPAS.com — Aparat Kerajaan Arab Saudi menahan beberapa aktivis yang mendirikan partai politik pertama di negeri itu. Kaum Islami Saudi dan aktivis oposisi bulan ini meluncurkan partai politik bernama Ummat Islam.

Negara pengekspor minyak dan mitra dekat Amerika Serikat itu memiliki paham negara monarki absolut yang tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk perlawanan masyarakat, tidak melakukan pemilihan parlemen atau partai politik.

Tantangan yang jarang terjadi pada Pemerintah Saudi terinspirasi dari gelombang kerusuhan yang mengubah rezim di Tunisia dan Mesir.

"Ada empat orang dalam tahanan sekarang. Lima ditahan, dua di luar negeri dan lainnya telah diinterogasi dan dibebaskan," kata Mohammad al-Qahtani, seorang aktivis berbasis di Riyadh dan kepala Asosiasi Hak Politik dan Sipil Saudi, yang mengikuti kasus tersebut.

Para pejabat di Direktorat Jenderal Penyidikan, badan pemerintah bidang penyelidikan, tidak segera memberikan komentar.

Human Rights Watch, LSM asal New York, meminta pembebasan para aktivis, beberapa orang yang telah mengampanyekan kebebasan politik di Arab Saudi.

"Tekanan Saudi terhadap aktivitas politik, tangkas dan total," kata peneliti bidang Timur Tengah senior Human Rights Watch, Christoph Wilcke. "Pada saat rakyat di daratan Arab keluar di jalanan memohon kebebasan, polisi rahasia Saudi tampak bertekad memutuskan permintaan serupa sebelum menjadi besar."

Partai baru itu telah menyerukan dalam jejaringnya agar melaksanakan pemilihan umum, keputusan pemerintah yang lebih transparan dan pengadilan yang lebih independen.

Usaha pembentukan partai pernah terjadi sebelumnya, tetapi kelompok tersebut merupakan yang pertama kali melakukan pengumuman publik, kata para analis. Para anggotanya termasuk kaum intelektual Islami, pengajar, aktivis HAM, dan pengacara.

Pada 2007, Arab Saudi menahan kelompok yang menyerukan monarki konstitusional dan kebanyakan masih dalam tahanan, menurut banyak aktivis.

Raja Abdullah, yang keluar negeri untuk menjalani perawatan medis sejak November tahun lalu, diperkirakan kembali ke Arab Saudi pada pekan depan. Para aktivis berharap ia akan mengumumkan sejumlah perubahan untuk mengurangi perlawanan di dalam negeri.