Presiden dan Menteri Tak Sejalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan Ahmadiyah menuai pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sejumlah ormas garis keras menuntut Ahmadiyah dibubarkan karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Sementara di sisi lain, sebagian masyarakat justru meminta ormas-ormas garis keras yang dibubarkan karena melakukan tindakan kekerasan terhadap umat Ahmadiyah.

Namun, ternyata bukan hanya masyarakat yang bersilang pendapat. Ada indikasi Presiden dan mandatarisnya, dalam hal ini menteri, justru tidak sejalan dalam menangani persoalan kekerasan terhadap umat Ahmadiyah.

"Kita lihat Presiden itu bisa dikatakan ucapannya otoritatif kalau mandataris, dalam hal ini menterinya, menjadi ukuran. Pada kenyataannya, Presiden bilang tidak boleh ada toleransi terhadap organisasi masyarakat yang berpotensi melakukan kekerasan, tetapi kemudian kita tahu Menteri Agama justru mengatakan Ahmadiyah yang seharusnya dibubarkan," ujar pengamat politik Yudi Latif saat menjadi pembicara dalam peluncuran Institut Gerakan di Gedung LIPI, Sabtu (19/2/2011).

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan ormas berpotensi melakukan tindakan kekerasan disampaikan saat Presiden mengikuti peringatan Hari Pers Sedunia di Kupang, NTT, Selasa (9/2/2011).

Sementara Menteri Agama Suryadharma Ali justru mengeluarkan sejumlah pernyataan yang berindikasi perencanaan membubarkan Ahmadiyah. Dalam hal ini, ia menyarankan Ahmadiyah keluar dari agama Islam sehingga terbebas dari pemahaman ajaran yang sesat menurutnya.

Pernyataan-pernyataan Suryadharma sejak kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah di Indonesia memang mendapat kecaman dari sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan berkeyakinan. 

Sementara itu, pidato Presiden mengenai pembubaran ormas dianggap isapan jempol semata oleh berbagai kalangan. Pasalnya, belum ada langkah tegas untuk merealisasikan pembubaran ormas-ormas garis keras tersebut.