Pemerintah Masih Cari Titik Temu Ahmadiyah

Jakarta, Kompas - Pemerintah masih mencari titik temu, dari berbagai pihak, dalam penanganan masalah Ahmadiyah. Apa pun keputusan pemerintah saat ini masih akan selalu ada ketidaksetujuan.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (18/2) di sela-sela mendampingi Wakil Presiden Boediono. ”Ada yang melihat Ahmadiyah harus dibubarkan. Ada pula yang melihat, biar saja Ahmadiyah hidup,” ujarnya.

Dalam rapat kabinet, Kamis lalu, menurut Gamawan, Polri menyampaikan kemajuan penanganan hukum dalam kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, terutama di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, dan kekerasan di Temanggung, Jawa Tengah. Gamawan juga melaporkan kondisi terakhir setelah ia berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia dan beberapa pengurus organisasi kemasyarakatan.

Gamawan menjelaskan, ”Presiden memerintahkan agar langkah itu dilanjutkan walau penyelesaian tuntas tidak bisa diwujudkan dalam waktu pendek.” Ia juga diminta terus berdialog dengan berbagai pihak sampai diperoleh titik temu.

Tuntut pembubaran

Di Jakarta, Jumat, massa dari sejumlah organisasi massa Islam berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka meminta pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Pengunjuk rasa mengancam akan menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah.

Organisasi yang berunjuk rasa, antara lain, Forum Umat Islam (FUI), Jamaah Anshorut Tauhid, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Reformis Islam, Syarikat Islam, serta Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Sekretaris Jenderal FUI Muhamad Al Khaththath mengatakan, unjuk rasa itu hanya pemanasan. Unjuk rasa menuntut pembubaran Ahmadiyah akan digelar lagi awal Maret di depan Istana Negara. Pemerintah diberi waktu sampai 1 Maret 2011 untuk mengeluarkan keputusan pembubaran Ahmadiyah.

Ketua FPI DKI Jakarta Salim Alatas mengatakan, pemerintah bisa menghadapi ancaman dari umat Islam jika tak segera membubarkan Ahmadiyah. Namun, ia membantah jika dikatakan FPI akan melakukan makar.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Hazrul Azwar menuturkan, fraksinya akan minta Presiden Yudhoyono membubarkan Ahmadiyah. Pembubaran itu dipercaya sebagai jalan keluar untuk menghentikan konflik horizontal di masyarakat.

”Ini sikap resmi F-PPP,” katanya. ”Tak perlu lagi dialog. Konflik akan selesai jika Ahmadiyah dibubarkan,” ujar Hazrul. F-PPP DPR juga berpendapat, FPI adalah aset bangsa.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Muladi menilai, ancaman menggulingkan Presiden Yudhoyono tak etis. Namun, pernyataan itu tidak melanggar norma hukum. Kalau ancaman itu ditindaklanjuti dengan pemufakatan jahat, ancaman itu baru dapat dikategorikan makar dan bisa dipidana.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, belum ada respons langsung dari Presiden tentang ancaman penggulingan itu.

(ATO/BIL/NTA/FER/WHY/ICH)