PT KAI Bakal Gusur 800 Bangunan Liar

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Kereta Api Indonesia akan mulai menertibkan bangunan liar di sepanjang rel kereta api mulai tanggal 1 Maret 2011. Sebanyak 800 bangunan liar akan ditertibkan karena dianggap mengganggu sistem persinyalan kereta api selama ini.

"Mulai tanggal 1 Maret akan dilakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di sepanjang rel kereta api. Ada sekitar 800 bangunan yang ditertibkan mulai dari Stasiun Jayakarta-Sawah Besar," kata Kepala Humas Daops 1 PT KAI Mateta Rizalulhaq, Senin (14/2/2011), saat dihubungi wartawan.

Penertiban, lanjut Mateta, dilakukan setelah ada peristiwa kebakaran di Stasiun Jayakarta pada bulan Januari lalu.

"Selama ini banyak bangunan liar di sepanjang rel ataupun di bawah rel kereta api yang justru mengganggu sinyal kereta api. Kejadian kebakaran kemarin di rumah-rumah liar penduduk itu justru membakar fiber-fiber optic yang akhirnya mengganggu sinyal kereta api," paparnya.

Penertiban diakuinya juga merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perekeretaapian yang mengharuskan area di sekitar rel ataupun yang berada di bawah rel kereta api harus disterilkan demi keselamatan transportasi. Selain itu, PT KAI akan menanggung biaya transportasi bagi warga yang akan kembali ke kampung halamannya sebagai pengganti dari tidak adanya dana kompensasi.

"Mereka tidak ada kompensasi karena memang itu tanah KAI, mereka mendirikan bangunan di situ bertahun-tahun sampai akhirnya permanen seperti sekarang. Kami akan tetap melakukan penertiban itu," tuturnya.

Terkait penertiban tersebut, sejumlah warga melancarkan aksi demonstrasi di tengah guyuran hujan deras di depan Gedung DPRD DKI sejak pukul 11.00 tadi. Sekitar 30 warga yang tinggal di bawah rel kereta sepajang Stasiun Jayakarta menuntut penundaan aksi pembongkaran.

"Kami minta untuk KAI kalau memang ingin membongkar bukan seperti ini, kami hanya diberitahukan satu bulan sebelumnya, kami mohon diundur. Alasannya karena banyak anak-anak kami yang sedang ujian kenaikan kelas," ucap Ketua Forum Komunikasi Masyarakat di Bawah Jembatan Layang Zulkifli.

Dia mengungkapkan, ada sekitar 900 warga tersebar di tiga RW yang kemungkinan akan terkena gusuran dari PT KAI.

"Kami tahu ini tanah KAI, tetapi kami mohon untuk menundanya," ujar Zulkifli.