Jepang Pantau Aktivitas Militer Rusia

TOKYO, KOMPAS.com -  Jepang tengah memantau secara seksama peningkatan aktivitas militer Rusia di kepulauan Kuril, kata juru bicara kepala pemerintah Jepang, Kamis. Pernyataan itu dibuat setelah Rusia menyatakan keinginannya untuk menempatkan sejumlah persenjataan baru di kepulauan itu.

Hubungan Jepang-Rusia telah dihantui sengketa panjang terhadap empat pulau itu, yang disebut Kepulauan Kuril Selatan di Rusia dan Teritorial Utara di Jepang.

Pulau itu pernah diduduki Uni Soviet pada masa Perang Dunia Kedua dan perselisihan tersebut telah menjadi hambatan dalam hubungan bilateral kedua negara sejak itu. Hinggal kini tidak ada penandatanganan perjanjian damai formal meskipun hubungan ekonomi terus tumbuh di antara keduanya. Jepang juga terlibat dalam sengketa wilayah dengan China dan penanganan pemerintah terhadap isu itu telah menjadi sasaran kritik di dalam negeri, sehingga menjatuhkan angka dukungan publik terhadap Perdana Menteri Naoto Kan.

"Aktivitas militer Rusia tengah meningkat di wilayah dekat negara kami dan kami akan terus memantau hal itu secara seksama," kata Kepala Sekretaris Kabinet, Yukio Edano, dalam jumpa pers. "Kami ingin menghadapi masalah itu dengan dasar bahwa keempat pulau tersebut adalah wilayah Jepang,  dan kami ingin menyelesaikan isu sengketa wilayah itu serta menandatangani perjanjian damai yang sejalan dengan kesepakatan dan pernyataan yang telah ada," katanya.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang membuat marah Jepang atas kunjungan pertamanya ke salah satu pulau tersebut pada November, Rabu kemarin mengatakan, Rusia harus menempatkan persenjataan moderen guna menjamin keamanan pulau-pulau itu. Pernyataan Medvedev itu sejalan dengan penguatan retorik terkait pulau sengketa yang bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme di Rusia, kata seorang Pakar di Universitas Aoyama Gakuin, Tokyo, Shigeki Hakamada.

"Jepang telah mengatakan bahwa mereka ingin membicarakan baik kerja sama ekonomi maupun penandatanganan perjanjian damai," katanya. "Namun beberapa tahun kebelakangan, sejak Perdana Menteri Putin menjadi Presiden, tidak ada kemajuan yang dibuat tentang perjanjian damai itu ... pemerintah Jepang frustasi akan hal itu," katanya.

Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara akan berkunjung ke Rusia, Jumat, untuk sejumlah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, yang tampaknya akan memfokuskan pada pulau sengketa itu. Maehara mempertegas posisi Jepang menjelang kunjungan itu. "Dengan melihat berdasarkan perspektif hukum internasional, Teritorial Utara adalah wilayah Jepang yang tak terpisahkan," katanya dalam jumpa pers terpisah. "Pendudukan Rusia atas pulau itu tidak berdasar bila ditinjau secara hukum internasional," tegasnya.