Aljazair Juga Terancam

Algiers, Jumat - Kelompok-kelompok oposisi Aljazair, Jumat (4/2), mengatakan, mereka berniat menggelar aksi protes minggu depan. Mereka tidak menghiraukan janji-janji Presiden Abdelaziz Bouteflika bahwa tuntutan mereka akan dipenuhi dan memberikan ruang bagi kebebasan politik.

Presiden Bouteflika tidak ingin pergolakan rakyat Mesir dan Tunisia memengaruhi rakyat di negaranya, salah satu negara pengekspor energi. Ia berjanji memberikan oposisi kesempatan untuk berbicara di televisi dan segera mengakhiri masa ”negara keadaan darurat” yang telah berjalan selama 19 tahun.

Bouteflika akan mencabut keadaan darurat yang sudah berlaku sejak tahun 1992 dalam ”waktu dekat”. Meski begitu, presiden tetap tak mengizinkan aksi unjuk rasa massa digelar di Algiers, ibu kota negara.

”Saya percaya kami akan turun ke jalan karena langkah-langkah baru Bouteflika itu tidak meyakinkan kami,” kata Rachid Malawi, Ketua Serikat Independen Pegawai Negeri Sipil dan salah satu penyelenggara aksi protes.

”Saya berpikir pemerintah tidak serius menjalankan demokrasi di Aljazair,” ujarnya kepada Reuters.

Sebuah koalisi kelompok masyarakat sipil, serikat pedagang kecil, dan beberapa partai oposisi berencana mengadakan aksi protes di Algiers pada 12 Februari ini. Mereka hendak menuntut perubahan pemerintah dan reformasi, termasuk pencabutan kekuasaan darurat atau negara dalam keadaan darurat.

Sebelumnya, rezim Bouteflika menegaskan, keadaan darurat adalah alat yang diperlukan dalam perang melawan terorisme. Peraturan ini diberlakukan pada tahun 1992 untuk mengakhiri keadaan Aljazair yang bertahun-tahun berkutat dalam perang saudara antara militan dan pasukan pemerintah hingga 200.000 orang tewas.

Para kritikus menuding, belakangan kebijakan itu dipakai demi menghambat gerakan oposisi dengan melarang pawai dan unjuk rasa.

Tetap dilarang

Para pejabat negara mengatakan, mereka tidak memberikan izin kepada siapa pun, termasuk oposisi, untuk menggelar aksi protes karena dapat mengganggu ketertiban umum dan berpotensi memicu bentrok fisik antara polisi antihuru-hara dan demonstran. Pihak berwenang mengatakan, para pengunjuk rasa justru bisa mengadakan protes di tempat yang telah ditentukan.