Uni Eropa: Transisi di Mesir Harus Sekarang

BRUSSELS, KOMPAS.com — Para pemimpin 27 negara Uni Eropa menuntut agar transisi menuju demokrasi di Mesir dimulai "sekarang". Demikian bunyi pernyataan bersama para pemimpin itu, Jumat (4/2/1011), yang juga mengecam kekerasan yang terjadi di Mesir.

Pada pertemuan puncak selama sehari, para pemimpin itu "meminta pihak berwenang Mesir untuk memenuhi aspirasi rakyat Mesir dengan reformasi politik, bukan represi." Mereka menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak ada kekerasan lebih lanjut saat negara itu memulai transisi secara "tertib" menuju sebuah pemerintahan berbasis luas.

"Dewan Eropa menggarisbawahi bahwa proses transisi ini harus dimulai sekarang," tambah pernyataan itu, yang merupakan respons paling keras dari Uni Eropa sejauh ini terhadap gejolak di Mesir.

Sebuah sumber diplomatik yang meminta jati dirinya tidak disebutkan mengatakan kepada AFP bahwa telah terjadi perdebatan seru di antara para pemimpin itu atas pilihan kata yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut juga berisi ancaman terselubung untuk menangguhkan bantuan Uni Eropa kepada Mesir. Meskipun jumlahnya jauh di bawah bantuan AS, jumlah bantuan Uni Eropa hampir setengah miliar euro (610 miliar dollar AS) pada periode tiga tahun berjalan.

"Dasar hubungan Uni Eropa dengan Mesir harus merupakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam perjanjian asosiasi dan komitmen yang dibuat," kata pernyataan itu.

Para pemimpin itu mengatakan, Eropa mengikuti "dengan saksama situasi yang memburuk di Mesir" dan "sangat mengecam kekerasan serta semua orang yang menggunakan dan mendorong terjadinya kekerasan." Para pemimpin itu juga menggambarkan, serangan terhadap media merupakan "sesuatu yang tidak bisa diterima".

Menanggapi kritik bahwa Eropa telah mendukung rezim otoriter di Timur Tengah sebagai benteng melawan ekstremis Islam, para pemimpin itu berjanji untuk mengubah kebijakan luar negeri mereka. Para pemimpin Uni Eropa "berkomitmen untuk sebuah kemitraan baru yang melibatkan lebih banyak dukungan yang efektif di masa depan untuk negara-negara yang mengejar reformasi politik dan ekonomi," demikian pernyataan itu.