Jangan Sampai Terjadi "Jumat Berdarah"

Sebelumnya, pemerintah Mesir mencoba untuk memblokir situs jejaring sosial Facebook dan Twitter yang digunakan untuk menyebar ajakan berunjuk rasa. Tak hanya memblokir internet, layanan 3G dan pesan pendek di telepon genggam pun diganggu.

Selain memblokir sarana komunikasi para pengunjuk rasa, dilaporkan sejumlah penangkapan sudah terjadi. Tak cuma itu, pasukan khusus antiterorisme juga dikerahkan di sejumlah lokasi straregis di Kairo, termasuk di Lapangan Tahrir tempat aksi unjuk rasa sebelumnya digelar.

Dialog

Sementara itu, Partai Demokratik Nasional (NDP) yang berkuasa menyatakan siap berdialog dengan para pengunjuk rasa. "NDP siap berdialog dengan pengunjuk rasa dan partai politik yang legal. Namun, demokrasi memiliki sistem yang harus dipatuhi. Minoritas tidak bisa memaksakan kehendak kepada mayoritas," kata Sekretaris Jenderal NDP Safwat el-Sharif.

Pada bagian lain, sejumlah sumber mengatakan kepala staf keamanan pemerintah berjanji kepada Presiden Hosni Mubarak untuk mengatasi keadaan. Sejak unjuk rasa merebak Selasa (26/1/2011), Presiden Hosni Mubarak (82) belum terlihat di hadapan publik.

Aksi unjuk rasa ini bertujuan menentang Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Kelompok oposisi Mesir menganggap pemerintah tidak banyak berbuat menghadapi krisis pangan, tingkat pengangguran yang meroket, dan korupsi.