Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ghannouchi Masih Bawa "Gerbong" Lama

Kompas.com - 18/01/2011, 19:28 WIB

KOMPAS.com — Kabinet bentukan Perdana Menteri Tunisia Mohammed Ghannouchi ternyata masih menyisakan tiga menteri rezim lama, yakni menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Kendati demikian, Ghannouchi justru membela ketiganya. "Mereka termasuk menteri-menteri yang bersih dan selalu bertindak melindungi kepentingan internasional," katanya kepada radio Perancis, Europe 1.

Kabinet baru terbentuk pada Senin (17/1/2011). Sejatinya, kabinet baru ini mulai bekerja di tengah sisa-sisa ketegangan di jalan-jalan.

Presiden Zine al-Abidine Ben Ali digulingkan Jumat (14/1/2011) oleh aksi jalanan setelah berbulan-bulan unjuk rasa yang menewaskan 78 orang tewas. Kini Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi.

Sejauh ini belum ada reaksi dari jalan-jalan setelah pengumuman kabinet persatuan yang memasukkan wajah-wajah lama. Ghannouchi merupakan sekutu dari mantan Presiden Ben Ali. Ghannouchi mengunggulkan program kebebasan pers untuk mendinginkan kondisi di Tunisia.

Sementara itu, tugas pemerintah sekarang adalah bergerak cepat untuk memulai reformasi konstitusi dan mempersiapkan pemilu yang bebas dan adil yang dijanjikan kepada rakyat Tunisia.

Selanjutnya tantangan mendesak pemerintah adalah mengembalikan stabilitas ekonomi. Krisis politik Tunisia diperkirakan menyebabkan kerugian sampai 2 miliar dollar AS.

Pengadilan

Dalam wawancara Selasa, Ghannouchi berjanji semua yang terlibat represi di Tunisia pada masa Presiden Ben Ali akan dihadapkan ke pengadilan.

Selain ketiga menteri dari rezim lama, Ghannouchi juga menempatkan tiga tokoh oposisi utama pada posisi penting. Ahmed Ibrahim, pemimpin oposisi dari Partai Ettajdid, menjadi menteri pendidikan tinggi. Mustafa Ben Jaafar dari Serikat Kebebasan dan Buruh menduduki kursi menteri kesehatan. Najib Chebbie, pendiri Partai Demokrat Progresif, ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan yang baru.

Ghannouchi berjanji bahwa semua partai politik akan diizinkan untuk aktif di Tunisia. Para tahanan politik akan dibebaskan dan media akan diizinkan untuk kebebasan mutlak.

"Kami telah memutuskan untuk membebaskan warga dari penjara yang menahan ide, keyakinan, atau kebebasan mengemukakan pendapat berlawanan," ujar Ghannouchi seperti dikutip kantor berita AFP.

Pengumuman pemerintah baru ini juga diikuti dengan keputusan menghapus kementerian informasi. Lantaran kebijakan itu, diharapkan media massa memiliki kebebasan mutlak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com