RI Diberi Mandat Dampingi Myanmar
MATARAM, KOMPAS
Namun, soal bentuk konkret pelaksanaan mandat itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa masih enggan memaparkan secara rinci. Hal itu karena saat ini semua pihak masih harus menunggu terbentuknya pemerintahan di Myanmar pascapemilu, akhir Februari ini.
Pernyataan ini disampaikan Marty, Senin (17/1), seusai memberikan keterangan pers sekaligus menutup secara resmi pertemuan retret tingkat menteri luar negeri ASEAN (AMM), yang berlangsung dua hari, 16-17 Januari 2011, di kawasan resor wisata Pantai Medane, Lombok Utara.
”Soal apa bentuk konkretnya (active engagement) nanti dan kapan menerapkannya, saya belum akan sampaikan dahulu sekarang. Sudah ada, sih, di kepala saya, tetapi saya mau diam-diam saja dahulu. Lebih baik menerapkan diplomasi sunyi (quiet diplomacy) daripada megaphone diplomacy,” ujar Marty.
Dalam pertemuan hari pertama, negara-negara ASEAN sama-sama bersepakat untuk mendukung Myanmar melalui sebuah seruan ke sejumlah negara maju macam Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang selama ini telah menjatuhkan sanksi ekonomi ke negara tersebut.
ASEAN menilai sanksi ekonomi hanya akan memperburuk pembangunan dan perekonomian di Myanmar, yang pada ujungnya hanya akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan proses demokratisasi dan rekonsiliasi di sana.
Namun, Marty menambahkan, dukungan ASEAN bukannya tanpa syarat. Myanmar tetap harus membuktikan proses rekonsiliasi dan konsolidasi yang digelar di negaranya dilakukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk Suu Kyi.
Terkait ketidakhadiran Menlu Filipina, Marty meminta semua pihak tidak menerjemahkan hal itu secara berlebihan. Dalam pertemuan retret AMM kali ini Filipina memang hanya diwakili wakil menlu-nya, Erlinda F Basilio, yang juga Ketua Senior Officer Meeting Filipina.
Filipina memang sempat bersuara keras, terutama dalam menyikapi perkembangan situasi yang selama ini terjadi di Myanmar.
Terpopuler
Now Trending
