Menlu Minta Myanmar Merangkul Suu Kyi

MATARAM, KOMPAS - ASEAN meminta negara-negara maju mempertimbangkan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Namun, ASEAN juga mendesak Myanmar tetap berkomitmen dan konsisten melanjutkan rekonsiliasi politik dengan mengikutsertakan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi sebagai bagian dari penyelesaian masalah di sana.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Minggu (16/1), seusai memimpin pertemuan informal tingkat menteri luar negeri ASEAN (AMM) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Para menlu ASEAN, minus Vietnam dan Filipina, serta Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan hadir dalam pertemuan itu.

”Dua seruan (ASEAN) itu harus dilihat sebagai sesuatu yang bersifat komplementer dan saling terkait. Penjatuhan sanksi harus ditinjau kembali karena selama ini justru sangat berdampak negatif terhadap pembangunan, yang membuat kondisi masyarakat Myanmar semakin buruk,” ujar Marty.

Menurut Marty, seruan ASEAN sangat dipengaruhi pemaparan Menlu Myanmar U Nyan Win dalam pertemuan.

Sengketa dengan China

Para menlu juga membahas isu lain, seperti konflik di Semenanjung Korea serta persoalan antara China dan ASEAN terkait sengketa kawasan di perairan Laut China Selatan.

Tentang krisis Semenanjung Korea, Marty menegaskan, ASEAN berpendapat tidak ada cara lain yang lebih tepat untuk menuntaskan masalah selain melalui mekanisme pembicaraan perlucutan nuklir Korea Utara oleh enam pihak (AS, Rusia, Jepang, China, Korut, dan Korsel).

”ASEAN sepakat persoalan Semenanjung Korea juga akan berdampak terhadap kawasan Asia Tenggara. Ada contoh, yakni munculnya sejumlah permintaan suaka (politik) dari Korea Utara terhadap maupun melalui beberapa negara anggota ASEAN,” ujar Marty.

Di sela-sela pertemuan, Surin Pitsuwan mengatakan, ASEAN merasa persoalan dengan China terkait sengketa di kawasan Laut China Selatan menjadi persoalan bersama yang harus dituntaskan.

ASEAN akan terus mendorong kelanjutan upaya penyusunan kode etik bersama antara China dan ASEAN soal penanganan isu Laut China Selatan. Penanganan itu disepakati berangkat dari resolusi bersama Deklarasi Kode Etik (DOC) yang sejak tahun 2002 telah ditandatangani di Kamboja.

Namun, hingga saat ini implementasi kode etik itu dinilai stagnan. Semua pihak tentu sepakat kode etik harus bisa menjamin kepentingan, baik komunitas kawasan maupun global.(DWA/RUL)