Pusaran Konflik Sudan

Wilayah Abyei seluas 10.460 kilometer persegi di Sudan tengah diperkirakan akan menjadi pusaran konflik baru setelah Darfur. Pasalnya, referendum untuk menentukan masa depan daerah kaya minyak itu tidak jadi digelar serempak dengan Sudan selatan sehingga bisa menjadi sengketa utara dan selatan.

Abyei adalah daerah penghasil minyak terbesar di Sudan tengah. Sudan, negara berpenduduk 31,7 juta jiwa, termasuk produsen minyak terbesar ketiga di Afrika dengan Abyei sebagai pemasok utamanya. Selama ini utara dan selatan masing-masing mengklaim wilayah Abyei dan kandungan minyak di dalamnya.

Tidak hanya itu, Abyei adalah penghasil ternak utama Sudan karena didukung hamparan padang penggembalaan yang luas dan kaya sumber pakan ternak. Selama berabad-abad, wilayah ini dihuni suku Ngok Dinka yang hidup sebagai petani penggarap lahan dan peternak serta suku Missirya, penggembala yang suka berkelana.

Abyei terbelah, sebagian berada di teritori Sudan utara dan sebagian lainnya menghampar di Sudan selatan. Mayoritas kaum Missirya (Missiri) hidup di utara dan memeluk Islam. Ngok Dinka hidup di selatan dan menganut Kristen. Abyei lalu dijuluki ”titian sejarah” antara utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang Kristen.

Mengacu pada protokol 2004 terkait penyelesaian konflik Abyei dalam Comprehensive Peace Agreement yang mengakhiri perang saudara, antara utara dan selatan, pada tahun 2005, Abyei diberikan ”status administratif khusus”. Namun, kini Abyei menjadi kendala serius bagi suksesnya referendum nasional yang dijadwalkan pada 9 Januari ini demi menentukan masa depan Sudan selatan.

Dalam perjanjian damai yang ditandatangani pada 9 Januari 2005, referendum Sudan selatan dan Abyei harus digelar serempak pada tahun keenam pascaperjanjian. Artinya, referendum Abyei juga harus digelar pada 9 Januari ini, tetapi ditunda. Referendum Sudan selatan untuk menentukan apakah mereka tetap bersatu atau merdeka. Referendum Abyei untuk memilih apakah mereka bergabung dengan utara atau selatan.

Dalam lima tahun terakhir pascaperjanjian damai diteken, Abyei ”relatif tenang”, tidak seheboh kekerasan di Darfur, Sudan barat. Namun, sejak November-Desember lalu, setelah referendum Abyei ditunda, kekerasan mulai muncul ditandai adanya serangan udara.

Referendum Abyei tertunda karena otoritas selatan yang diwakili Sudan People’s Liberation Movement dan sekutunya, suku Ngok Dinka, berselisih dengan partai berkuasa National Congress Party dan sekutunya, suku Missirya, soal siapa yang boleh memilih. Suku Ngok Dinka ataukah Missirya yang berhak. Selatan dan utara sama-sama khawatir kehilangan Abyei.

Tertundanya referendum Abyei jelas membawa persoalan baru. Utara dan selatan bisa terlibat adu otot demi menguasai Abyei. Referendum Sudan selatan pun tidak otomatis bisa mengakhiri konflik karena status Abyei belum jelas. Abyei mungkin bakal menjadi pusaran konflik baru utara dan selatan.

(AFP/AP/REUTERS/CAL)