Giliran Uni Eropa Angkat Bicara

BRUSSELS, KOMPAS.com — Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton akan memulai kunjungan dua hari ke Timur Tengah pada Rabu (5/1/2011) saat pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina tampak menemui jalan buntu. Kantor Ashton menyatakan dalam satu pernyataan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah pada 5-6 Januari.

"Ia akan bertemu para pemimpin kunci dari Israel dan Palestina untuk menegaskan komitmen Uni Eropa atas proses perdamaian dan untuk mengulangi perlunya pembukaan penyebrangan ke Gaza dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan," kata pernyataan itu.

Berbicara menjelang perjalanan tersebut, Ashton mengatakan, "Tindakan darurat diperlukan untuk menghasilkan perdamaian Israel-Palestina dan Uni Eropa akan terus mendukung segala usaha untuk mencapai tujuan tersebut."

"Tidak ada alternatif lain selain solusi dengan negosiasi. Kami ingin melihat negara Israel dan negara Palestina yang berdaulat dan berkelanjutan hidup berdampingan dalam kondisi damai dan aman," imbuhnya.

Tokoh sayap kanan kontroversial Israel, Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, mengatakan pada Selasa, setidaknya satu dasawarsa diperlukan untuk mencapai suatu perjanjian perdamaian dengan Palestina. "Saya pikir bahwa kami memiliki kerja sama yang baik (dengan Palestina) dalam bidang ekonomi dan keamanan, dan kami harus melanjutkan kerja sama pada dua bidang tersebut dan menunda solusi politik setidaknya selama satu dasawarsa," kata Lieberman dalam suatu wawancara eksklusif AFP.

"Saya pikir bahwa tidak mungkin bagi cara buata untuk mempercepat proses politik. Saya pikir kita harus melangkah setahap demi setahap," katanya lagi.

Uni Eropa dan Amerika Serikat pada pertengahan Desember mengeluarkan satu tawaran untuk mempercepat kemajuan solusi dua negara mencakup suatu negara Palestina yang "layak" berdampingan dengan negara Israel yang "aman".

Setelah bertemu dengan utusan khusus AS untuk Timur Tengah, George Mitchell, saat ia kembali dari wilayah tersebut, Ashton mengatakan, "Kami yakin bahwa cara darurat diperlukan untuk mencapai solusi dua negara... yang mengakhiri penjajahan yang dimulai pada 1967." Tidak ada pernyataan atau pengakuan unilateral terhadap negara Palestina.